Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Kedai KOPI merilis hasil survei tentang Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia tahun 2022.
Berdasarkan hasil survei, tingkat optimisme generasi muda Indonesia menurun sebanyak 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya soal korupsi bisa hilang di Indonesia.
"Total net index tahun 2022 adalah sebesar 60,3 persen dibandingkan 2021 yang mencapai 64,0 persen," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai KOPI, Kunto Adi Wibowo dikiutip dari siaran persnya, Rabu (10/8/2022).
Baca Juga
Advertisement
Indeks Optimisme 2022 dibagi menjadi beberapa sektor yaitu, sektor Kebutuhan Dasar, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi dan Kesehatan. Kemudian, Kehidupan Sosial, serta Politik dan Hukum.
Kunto menyampaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, indeks optimisme sektor kebutuhan dasar tahun ini naik dari 75,1 persen menjadi 80,6 persen. Sementara itu, sektor pendidikan dan kebudayaan justru turun dari 83,8 persen ke 77 persen.
Adapun sektor ekonomi dan kesehatan naik menjadi 73,0 persen, sektor kehidupan sosial hampir sama dari 50,5 persen menjadi 50,2 persen. Sedangkan, yang penurunannya paling drastis adalah politik dan hukum dari 28,1 persen pada tahun lalu menjadi -10,2 persen.
Kunto menjelaskan alasan terbesar yang mengakibatkan sektor politik dan hukum mendapatkan nilai indeks optimisme terendah adalah isu korupsi dengan angka pesimisme 29,8 persen yang lebih besar dibandingkan optimisme (12,1 persen). Sehingga, menghasilkan net index sebesar -17,7 persen.
"Isu korupsi membuat anak-anak muda Indonesia agak pesimis, apakah betul korupsi bisa hilang dari Indonesia atau semakin rendah di Indonesia," jelas dia.
Selain itu, kata dia, persoalan korupsi juga menjadi permasalahan utama di Indonesia (19,8 persen) yang semakin menegaskan . Sedangkan, isu yang menjadi perhatian terbesar bagi kaum muda Indonesia adalah isu pelecehan seksual (13,7 persen).
"Hanya 16 persen generasi muda yang optimis bahwa Indonesia mampu menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, baik dan transparan di masa depan," tutur Kunto.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio mengatakan bahwa optimisme generasi muda ini harus dapat dimanfaatkan negara untuk perubahan yang lebih baik.
"Percuma bila ada optimisme generasi Muda Tapi Negara jalan di tempat. Penurunan optimisme juga harus jadi cambuk bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengarkan Rakyat, menjaga demokrasi Dan menyambut Gerakan Perubahan yang Baru Akan muncul di 2024," pungkas Hendri Satrio.
Sebagai informasi, survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 diselenggarakan oleh Lembaga Survei Kedai KOPI bekerja sama dengan Good News From Indonesia. Survei ini diselenggarakan pada 7-22 Juli 2022 dengan menggunakan metode telesurvei kepada 906 responden yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia dengan response rate sebesar 17,67 persen.
Cegah Korupsi, Jokowi Minta Digitalisasi Kementerian dan Lembaga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerimaan negara berpotensi kurang jika terjadi korupsi dalam sebuah transaksi bisnis. Maka harus ada mekanisme yang bisa mengawasi transaksi agar tidak merugikan negara.
"Instruksi Bapak Presiden Jokowi bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi yang dapat mengurangi penerimaan negara harus dihapuskan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022.
Sehingga dibutuhkan platform digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi sekaligus mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik. Agar tidak ada lagi praktik korupsi di Indonesia atau kompromi terhadap integritas.
Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan kata dia, terus melakukan transformasi digital. Pihaknya terus melakukan berbagai investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sistem serta perubahan bisnis proses.
Pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pihaknya mengeluarkan terobosan berupa core tax, e-filing, e-payment untuk membantu agar wajib pajak mudah dalam melakukan pembayaran wajib pajaknya. "Ini tadi yang disebut kepastian dan kemudahan serta keadilan," kata dia.
DJP baru saja selesai dengan program pengampunan pajak dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dari hasil program tersebut didapat sejumlah data ara wajib pajak yang akan dilihat dan dianalisa dengan sistem digital. Tujuannya untuk terus meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak secara adil.
"Ini yang sering dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan ekonomi apalagi yang sedang menikmati boom komoditas mereka harus membayar kewajiban negara sesuai dengan amanat konstitusi," kata dia.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Upaya Erick Thohir dan Jaksa Agung Dinilai Efektif Kikis Korupsi di BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai kerja sama yang dibangun Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin efektif membersihkan perusahaan pelat merah dari praktik korupsi.
Andre melihat langkah kerja sama Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN untuk bersih-bersih BUMN cukup efektif.
Diceritakannya, pada kasus Jiwasraya, Andre meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melaporkan kasus Jiwasraya, yang ditindaklanjuti Erick dengan memerintahkan Wamen II untuk melaporkan kasus Jiwasraya.
"Faktanya efektif. Kasus Jiwasraya sampai ke pengadilan dan kerugian negara di sita. Lalu Garuda efektif. Saya rasa kerja sama ini efektif,” kata Andre di Jakarta, Selasa 9 Agustus 2022.
Selain itu, Andre juga meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak ragu-ragu menindak siapapun yang bersalah, terutama dalam kasus korupsi di BUMN yang ditanganinya, termasuk dugaan korupsi pengadaan tower transmisi di PT PLN pada 2016.
Komisi VI DPR, kata Andre, mendukung sepenuhnya langkah Kejagung untuk melakukan bersih-bersih dan pembenahan pemberantasan korupsi di BUMN, seperti, PLN, Garuda, Asabri, Jiwasraya dan sebagainya.
"Kita mendukung sepenuhnya langkah-langkah itu. Siapapun yang salah sikat,” kata Andre.
Diingatkannya, BUMN adalah aset negara sehingga siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Dan Komisi VI DPR mendukung sepenuhnya.
"Kejaksaan Agung tidak usah ragu-ragu,” papar Andre.
Komisi VI DPR, kata Andre, punya kepentingan agar BUMN-BUMN sehat kembali. Sehingga harus ada shock therapy agar ke depan mereka tidak macam-macam lagi.
