Liputan6.com, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan program digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)efektif menekan korupsi. Pasalnya, hampir seluruh prosesnya dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel berbasis sistem.
"Hal ini juga akan mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap," kata Jaleswari dikutip dari siaran persnya, Kamis (11/9/2022).
Advertisement
"Selain itu, hampir semua barang jasa sudah masuk di dalam katalog sehingga harganya bersaing dan dapat mencegah kemahalan harga barang jasa dan meningkatkan efisiensi belanja," sambungnya.
Menurut dia, kedua hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jaleswari menuturkan Jokowi meminta untuk semaksimal mungkin mencegah kebocoran anggaran.
"Dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah terutama untuk peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN)," ucapnya.
Pemerataan Ekonomi
Jaleswari menyampaikan digitalisasi juga bukan hanya mampu menerangi ruang gelap yang dimanfaatkan oknum memburu rente pengadaan. Namun, dia menyebut digitalisasi mampu meningkatkan pemerataan ekonomi.
"Digitalisasi pengadaan yang dilakukan lewat e-katalog baik lokal, nasional maupun sektoral, oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tidak hanya terbukti berhasil menerangi ruang gelap yang biasa dimanfaatkan oknum memburu rente pengadaan, tetapi juga mampu meningkatkan pemerataan ekonomi untuk pulih dan bangkit lebih kuat sesuai arahan Presiden," jelas Jaleswari.
"Presiden Jokowi terus memantau proses kemajuan digitalisasi pengadaan barang dan jasa ini," imbuh dia.
Advertisement
