Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya ke produk-produk dalam negeri. Utamanya produk yang dibuat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Setidaknya terdapat anggaran hingga Rp 1.7000 triliun yang siap dicairkan pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM. Tentunya harus dikurangi anggaran untuk gaji pegawai terlebih dahulu.
Advertisement
"Belanja negara tahun ini untuk yang pusat saja mencapai lebih dari Rp 900 Triliun, yang ke daerah lebih dari hampir Rp 800 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Sri Mulyani mengatakan total dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun ini dianggarkan mencapai Rp 800 triliun. Artinya, pemerintah daerah harus juga mengalokasikan anggaran untuk UMKM, salah satunya pemberdayaan.
"Kalau kita lihat transfer pemerintah ke pemerintah daerah melalui anggaran APBN yang tadi saya sebutkan angkanya mendekati Rp 800 triliun itu juga pemerintah daerah banyak program pemerintah daerah adalah untuk memberdayakan UMKM," tuturnya.
Sri Mulyani menuturkan, alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tersebut sengaja didorong untuk membeli produk UMKM. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemberdayaan UMKM
Dalam anggaran tersebut tidak hanya untuk membeli produk, tetapi ada juga yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan UMKM berbasis platform. Sehingga dalam hal ini, kata Sri Mulyani para pengusaha tidak perlu harus berinteraksi secara fisik.
"Di dalam mekanisme procurement (pengadaan) ini juga termasuk, yaitu memberdayakan UMKM melalui sistem procurement yang berbasis platform," kata dia.
Hal inilah yang disebutkan Sri Mulyani sebagai upaya kehadiran pemerintah kepada sektor UMKM. Terlebih para pelaku UMKM mayoritas perempuan yang berhak untuk mendapatkan pemberdayaan.
"Itulah yang saya sebutkan kehadiran negara di dalam pemberdayaan UMKM, dan sekaligus di dalam UMKM karena mayoritas adalah perempuan kita juga memberikan pemberdayaan," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Sri Mulyani Tegaskan Tak Semua Beban UMKM Bisa Ditolong APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan jika pemerintah memang menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat anggaran negara.
Dia mengingatkan jika selama ini, berbagai upaya pemerintah untuk membantu sektor UMKM yang tumbang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020.
Mulai dari subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai instrumen dana bergulir yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM. Termasuk baitul mal wat tamwil (BMT), pembiayaan ultra mikro (UMi).
Hal ini semua, kata Sri Mulyani, keberpihakan pemerintah memang ditujukan ke yang lebih bawah lagi di level grassroot. Itu karena pemerintah mengetahui jika banyak UMKM yang belum bisa masuk ke perbankan.
"Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat APBN," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).
Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan skema keuangan yang berpihak kepada UMKM dengan berbagai instrumen. Caranya lewat dana bergulir, pembiayaan UMi, PMN Mekaar dan Pegadaian.
"Ini lembaga keuangan bukan bank yang tidak banyak syarat pinjamannya. Beda dan tidak serumit di perbankan tapi tujuannya untuk sampai ke usaha kecil yang levelnya ultra mikro," kata dia.
Tak hanya itu, berbagai instrumen yang disebutkan tadi juga dibuat dalam skema keuangan syariah. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Kurangi Beban UMKM
Sehingga dia berharap upaya yang dilakukan pemerintah bisa mengurangi beban pelaku UMKM. Meski begitu, Sri Mulyani mengakui berbagai upaya tersebut belum bisa mengangkat semua beban para pelaku UMKM.
Di sisi lain pemerintah juga telah memberikan dukungan lain berupa bantuan sosial (bansos). Dia menyebut anggaran untuk bansos juga sudah ditambah untuk membantu UMKM dan memberikan insentif dan program.
Namun Sri Mulyani mengakui upaya itu juga belum sepenuhnya mengangkat beban UMKM. "Tidak seluruh beban itu bisa diangkat oleh keuangan negara," kata dia.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta peran para pemangku kepentingan turut meringankan beban pelaku UMKM. Bai dari filantropis, bank sentral pemerintah daerah dan berbagai pihak swasta.
"Makanya kerja sama stakeholder ini sangat penting dan patut untuk terus ditingkatkan," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
