Liputan6.com, Jakarta Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menggelar konsolidasi kedua di Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Agustus 2022 mendatang.
Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan acara tersebut akan diisi pemyampaian visi dan misi dari tiga partai politik (parpol) koalisi, yakni, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Advertisement
"Visi misi ini sebagai platforn yaang akan dijadikan dasar perjuangan KIB, seperti yang dulu kita sampaikan bahwa KIB ini tidak hanya semata-mata mengusung capres, tapi yang paling mendasar, bagaimana visi misi yang akan diperjuangkan," kata Lamhot saat dihubungi, Kamis, (11/8/2022).
Lamhot menjelaskan, visi misi yang akan disampaikan juga bakal menjadi dasar yang wajib dijalankan calon presiden yang akan diusung KIB nanti. Jika terpilih maka visi misi itu menjadi paltform bagi presiden periode pemerintahan 2024-2029.
"Visi misi ini yang akan wajib dilaksanakan oleh capres terpilih dari KIB," kata Lamhot.
Lamhot belum mau membocorkan apa saja visi misi yang aakan disampaikan di Surabaya nanti. Namun ia menekankan visi misi meyangkut berbagai hal seperti, ketahanan energi dan bagaimana membangun bangsa ke depan.
"Serta bagaimana masalah infrasturkur dan melanjutkam pembangunan jokowi, Nanti tunggu hari Minggu," kata Lamhot.
Lamhot mengatakan, setelah penyampaian visi misi oleh KIB dan ditutupnya pendaftaran partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan ada sejumlah partai yang akan bergabung dengan KIB. Baik partai parlemen ata non parlemen.
"Pasti ada dalam yang akan bergabung baik dari partai parlemen dan non parlemen. Kita buka pintu selebar lebarnya," kata Lamhot.
Kriteria Capres KIB
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membeberkan kriteria bakal capres dan calon wakil presiden (Cawapres) dari KIB. Kata dia, KIB melirik sejumlah tokoh dengan latar belakang menteri kabinet hingga kepala daerah.
"Yang jelas tentu di antara yang juga kita lihat adalah dari kabinet, yang sedang jadi kepala daerah dan ada yang pernah di kabinet atau pernah jadi kepala daerah," ujar Arsul di KPU RI, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Namun, Arsul enggan membuka nama-nama tokoh calon presiden yang dimaksud.
Di sisi lain, KIB juga tetap berupaya mendorong capres-cawapres dari internal koalisi. Meski tidak bisa dipungkiri perlu juga mempertimbangkan tokoh eksternal dengan popularitas dan elektabilitas tinggi.
"Kemungkinannya kalau buat saya sama besarnya," ujar Arsul bicara kans KIB mengusung capres internal atau eksternal.
KIB tengah menyusun platform koalisi. Platform ini juga menjadi modal tawaran kepada pasangan calon presiden yang didekati.
"Kan kita sampaikan setelah ada platform kita diskusi dengan calon-calon potensial berbicara lah," ujar politikus senior PPP ini.
Platform yang disusun akan menjadi kontrak politik dengan capres dan cawapres yang diusung. Kontrak politik itu dibuat bila KIB mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari eksternal koalisi.
"KIB harus menyodorkan platform sederhananya kami mempertimbangkan untuk mengusung anda tetapi inilah platform kami kontrak politiknya harus jelas," ujar Arsul.
Advertisement
