Liputan6.com, Jakarta Gandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Summarecon Mall Serpong (SMS), kembali menggelar CreARTive Culture Home (C2H).
Pameran ketiga kalinya ini, mengajak puluhan pelaku UMKM atau industri ekonomi kreatif yang bertema Innovating Sustainable Products for Change, dalam lingkup produk-produk kreatif lokal mulai dari fashion, batik, tenun, art work product, hingga kuliner.
Advertisement
Sekilas dalam pameran tersebut, berbagai kerajinan tangan seperti alat makan dan masak dari kayu, jam tangan dan aksesoris pakaian dari kayu, hingga karya lukisan yang cantik sebagai interior rumah minimalis untuk ditinggali keluarga baru.
Dalam industri fashion, juga dihadirkan karya UMKM dari kain tenun, batik dan lainnya. CreARTive Culture Home (C2H) untuk ketiga kalinya ini, bakal digelar hingga 21 Agustus 2022.
"Tema yang diangkat kali ini memiliki misi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunitas dan pelaku UMKM yang mendukung sustainable living," ujar Tommy, Center Director Summarecon Mall Serpong (SMS), Sabtu (13/8/2022).
Lanjut Tommy, C2H akan diisi dengan beragam kegiatan menarik dan inspiratif. Mulai dari zustainable fashion presentation, workshop, talk & share, hingga demo produk dari pegiat kreatif lokal yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar industri ekonomi kreatif berbasis sustainable living.
"Jadi, bekerjasama dengan Kemenparekraf ini, banyak bahkan puluhan pelaku ekonomi kreatif yang memamerkan karya mereka. Dijamin originalitasnya karya anak bangsa," katanya.
Terlebih, momen penyelenggaraan C2H kali ini bertepatan dengan momen hari kemerdekaan Indonesia ke 77 tahun.
"Sehingga, kami berharap C2H dapat menjadi pemantik semangat bagi para pelaku UMKM di sektor industri kreatif, agar bisa semakin produktif dalam menghasilkan karya yang berkualitas dan memiliki nilai jual ekonomi,” kata Tommy. (Pramita Tristiawati)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah Siapkan Rp 1.700 Triliun Borong Produk UMKM
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya ke produk-produk dalam negeri. Utamanya produk yang dibuat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Setidaknya terdapat anggaran hingga Rp 1.7000 triliun yang siap dicairkan pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM. Tentunya harus dikurangi anggaran untuk gaji pegawai terlebih dahulu.
"Belanja negara tahun ini untuk yang pusat saja mencapai lebih dari Rp 900 Triliun, yang ke daerah lebih dari hampir Rp 800 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Sri Mulyani mengatakan total dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun ini dianggarkan mencapai Rp 800 triliun. Artinya, pemerintah daerah harus juga mengalokasikan anggaran untuk UMKM, salah satunya pemberdayaan.
"Kalau kita lihat transfer pemerintah ke pemerintah daerah melalui anggaran APBN yang tadi saya sebutkan angkanya mendekati Rp 800 triliun itu juga pemerintah daerah banyak program pemerintah daerah adalah untuk memberdayakan UMKM," tuturnya.
Sri Mulyani menuturkan, alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tersebut sengaja didorong untuk membeli produk UMKM. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Pemberdayaan UMKM
Dalam anggaran tersebut tidak hanya untuk membeli produk, tetapi ada juga yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan UMKM berbasis platform. Sehingga dalam hal ini, kata Sri Mulyani para pengusaha tidak perlu harus berinteraksi secara fisik.
"Di dalam mekanisme procurement (pengadaan) ini juga termasuk, yaitu memberdayakan UMKM melalui sistem procurement yang berbasis platform," kata dia.
Hal inilah yang disebutkan Sri Mulyani sebagai upaya kehadiran pemerintah kepada sektor UMKM. Terlebih para pelaku UMKM mayoritas perempuan yang berhak untuk mendapatkan pemberdayaan.
"Itulah yang saya sebutkan kehadiran negara di dalam pemberdayaan UMKM, dan sekaligus di dalam UMKM karena mayoritas adalah perempuan kita juga memberikan pemberdayaan," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
