PMN Tak Kunjung Cair, Garuda Indonesia Ikuti Aturan Main

Pemerintah belum mencaitkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Garuda Indonesia (Persero).

oleh Arief Rahman H diperbarui 14 Agu 2022, 18:00 WIB
Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra saat berkenalan kepada media di Jakarta, Jumat (24/1/2020). Dalam perkenalan tersebut Triawan dan Irfan memaparkan program program baru untuk pembenahan Garuda Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah belum mencaitkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Garuda Indonesia (Persero). Salah satu alasannya, masih ada proses yang mesti dilalui maskapai pelat merah tersebut.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkap pencairan PMN ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Mengikuti proses rencana right issue perusahaan yang tertunda ke bulan depan.

"Gak lambat, kita ikuti lah prosesnya ini kan, ada aturannya, kita ikuti," kata dia kepada wartawan di Jakarta, ditulis Minggu (14/8/2022).

Ia kembali memastikan, pencairan PMN ini akan dilakukan tahun ini. Suntikan modal Rp 7,5 triliun ini nantinya akan membuat porsi saham negara di maskapai tersebut jadi sekitar 65 persen.

"Harus tahun ini, tapi kemarin waktu di rapat kan sema sepakat bahwa garuda sepakat ini, mohon diikuti prosesnya," terang dia.

Alasan butuh waktu, menurutnya, karena injeksi dana ini akan berimbas ke porsi saham dan aspek-aspek lainnya. Artinya, sektor-sektor terimbas perlu dicermati lebih detail.

Sembari, menunggu peraturan pemerintah tentang PMN terhadap Garuda Indonesia. Sebagai landasan hukum masuknya Rp 7,5 triliun ke keuangan maskapai.

"Ada ini itu kan masuk itu kan injeksi, ada implikasi terhadap pemegang saham yang lain, di nilai saham berapa, ini mmbutuhkan ke hati-hatian dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan fair," paparnya.

 


Bulan Ini

Pesawat Garuda berada di landasan pacu Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Banten, Rabu (17/11/2021). Maskapai Garuda Indonesia akan menutup 97 rute penerbangannya secara bertahap hingga 2022 mendatang bersamaan dengan proses restrukturisasi yang tengah dilakukan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginformasikan, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal segera dicairkan pada Agustus 2022. Jumlah suntikan modal tersebut sebesar Rp 7,5 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, PMN untuk maskapai pelat merah tersebut sudah dibahas dan akan segera diterbitkan aturannya sebagai payung hukum pencairan.

"Tadi sudah dibahas, kemudian akan segera dikejar. PMN itu kan perlu PP, PP-nya akan kita kejar untuk kita selesaikan segera dalam waktu dekat ini. Kalau PP kan perlu waktu, tapi paling tidak di bulan-bulan ini," ujar Susi Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Tak hanya Garuda Indonesia, pemerintah juga setuju untuk segera mencairkan PMN untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun. Namun, suntikan modal untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN belum diputuskan.

"Hari ini kebetulan bahas tiga (PMN). Yang Garuda sudah disetujui, yang Waskita Karya sudah disetujui, yang BTN perlu didalami lagi angkanya," kata Susi.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Sehatkan Keuangan Garuda

Pesawat Garuda berada di landasan pacu Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Banten, Rabu (17/11/2021). Maskapai Garuda Indonesia akan menutup 97 rute penerbangannya secara bertahap hingga 2022 mendatang bersamaan dengan proses restrukturisasi yang tengah dilakukan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun penyertaan PMN ini dimaksudkan untuk kembali menyehatkan keuangan Garuda Indonesia pasca PKPU, di samping melaksanakan penerbitan saham baru (right issue) tahun ini.

Right issue tersebut bakal dilaksanakan selama dua kali. Right issue pertama dilakukan pada kuartal III 2022 dengan proses penginjeksian penyertaan modal negara senilai Rp 7,5 triliun.

Dalam proses right issue pertama ini, porsi saham pemerintah di Garuda Indonesia bakal bertambah dari 60,54 persen menjadi 65 persen.

Pasca kondisi keuangan lebih sehat, porsi saham pemerintah akan kembali berkurang menjadi 51 persen setelah investor swasta masuk. Itu dilakukan saat right issue kedua yang rencananya digelar pada akhir 2022.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya