Liputan6.com, Surabaya - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum mengumumkan nama Calon Presiden (Capres) 2024 yang diusungnya.
Menurut Airlangga, pasangan Capres 2024 akan dibahas di chapter berikutnya. Saat ini dia hanya menekankan pentingnya politik persatuan dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.
Advertisement
“Kalau itu kan chapter berikutnya, kita baru pada bab dua mengenai ini. Nanti kita akan langkah selanjutnya,” ujarnya pada acara pemaparan visi dan misi ketua umum partai KIB di Surabaya, Minggu (14/8/2022).
Airlangga mengungkapkan, pihaknya mengaku menghindari politik identitas, dan hanya meluncur program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (Paten), karena pada tahun 2025 merupakan periode krusial bagi Indonesia.
"Jadi, KIB Paten. Dan pada periode 2025-2035 bonus demografi kita itu 191 juta jiwa penduduk, kita harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita dari 2000 menjadi 12 ribu," ucapnya.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menambahkan, ketiga partai yang tergabung dalam KIB berkumpul dan berkoalisi untuk menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan.
"Kita bersama-sama merenung, mengkaji, merumuskan, tentang masa depan Indonesia. Karena itu koalisi butuh serangkaian pertemuan termasuk hari ini," ujar Zulhas.
Zulhas menyatakan, untuk menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan, diperlukan introspeksi dan prospeksi tentang perjalanan yang telah dilalui Indonesia.
"Kita menyelam ke dalam, ke samping, ke berbagai arah untuk dapat menapaki perjalanan bangsa," ucapnya.
Akhir Politik Identitas
Zulhas menyebut, tujuan lain dari partai KIB adalah mengakhiri politik identitas yang secara nyata telah memecah belah persatuan bangsa.
Zulhas merasa, perpecahan bangsa sudah sangat meruncing yang ditimbulkan persaingan pada Pilpres dua periode terakhir. Politik identitas tersebut yang diharapkan bisa diakhiri dengan terbentuknya KIB.
"Dua kali pilpres, pembelahan (perpecahan antar pendukung) sampai ke rusuk. Itu yang harus kita akhiri kalau kita ingin menjadi negara maju," ujar Zulhas.
Zulhas juga mengajak partai-partai yang tergabung dalam KIB untuk melakukan evaluasi terhadap sistem demokrasi di negeri ini. Zulhas merasa, sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi demokrasi transaksional.
"Padahal demokrasi transaksional akan menghasilkan kesenjangan, kegaduhan, distrust, dan sebagainya. Maka dari itu harus diluruskan," ucapnya.
Advertisement
