Dipeluk Rekan Kerja Sampai Tulang Rusuk Patah, Wanita di China Lapor Pengadilan

Selama masa pemulihannya, wanita tersebut dilaporkan bertemu dengan rekan kerja pria yang secara tidak sengaja mematahkan tulang rusuknya, dan mencoba untuk menegosiasikan semacam penyelesaian dengan mereka.

Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan apa pun, karena pria itu mengklaim bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa lukanya disebabkan oleh pelukan ramahnya.

Pada akhirnya, wanita itu memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap rekan kerjanya di Pengadilan Yunxi Kota Yueyang, meminta kompensasi atas kerugian finansial yang dideritanya karena pelukan erat mereka.

Seorang hakim baru-baru ini memerintahkan pria itu untuk membayar rekan kerjanya 10.000 yuan atau setara Rp 21 juta sebagai kompensasi karena secara tidak sengaja mematahkan tulang rusuknya dengan pelukan.

Meskipun kerusakan pada tulang rusuk ditemukan setelah 5 hari, pengadilan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang membuktikan bahwa selama 5 hari tersebut wanita tersebut melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan patah tulang. Plus, ada kesaksian rekan kerja yang mengingat reaksi menyakitkan wanita itu setelah pelukan.

Kisah ini memicu perdebatan di media sosial Tiongkok, tetapi kebanyakan orang menyatakan simpati atas situasi wanita itu dan menyarankan orang lain untuk menahan tindakan mereka saat menyapa teman dan kolega.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Jika sebelumnya gugat dana kompensasi, maka di Korea Utara sedang ramai gugat cerai.

Jumlah orang Korea Utara yang mengajukan gugatan cerai meningkat, sebagian menurut sumber, hal ini dikarenakan tekanan ekonomi dan krisis.

Tetapi karena pemerintah menganggap perceraian sebagai "anti-sosialis", banyak pasangan yang terpaksa menunggu bertahun-tahun agar perpisahan mereka menjadi resmi, seperti dikutip dari rfa.org, Senin (1/8/2022).

"Baru-baru ini, perselisihan keluarga memburuk karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang ingin bercerai meningkat, tetapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan untuk tidak dengan mudah menyetujui perceraian," kata seorang penduduk daerah Kyongsong di provinsi timur laut Hamgyong Utara kepada Layanan Korea RFA -- dengan syarat anonimitas untuk alasan keamanan.

"Ketika saya sesekali lewat di depan gedung pengadilan, saya selalu melihat belasan pemuda dan pemudi berkumpul di depan gerbang utama. Ini kebanyakan pasangan yang ingin menemui hakim atau pengacara untuk mengajukan gugatan cerai," katanya.

Pengadilan biasanya tidak mengabulkan perceraian kecuali ada "alasan yang tidak dapat dihindari," kata sumber itu.

"Perceraian secara tradisional diakui sebagai tindakan anti-sosialis yang menciptakan kerusuhan sosial. Di sini, di Korea Utara, mereka bersikeras untuk menjalani 'gaya hidup sosialis' yang mencakup 'revolusi rumah tangga,'" katanya, tanpa merinci bagaimana pernikahan yang tidak bahagia dianggap revolusioner.

"Minggu lalu, saya belajar sesuatu yang mengejutkan dari seorang kenalan saya. Suaminya adalah pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan jumlah kasus perceraian yang dapat ditangani oleh setiap pengadilan kota dan kabupaten setiap tahun dibatasi berdasarkan ukuran populasi," kata sumber itu.

Kabupaten Kyongsong, yang berpenduduk sekitar 106.000 jiwa, hanya bisa mengabulkan 40 perceraian tahun ini, katanya.

Pandemi virus corona telah menghancurkan ekonomi Korea Utara, sebagian karena menyebabkan penutupan perbatasan China-Korea dan penangguhan semua perdagangan dengan China.

Sebagian besar perdagangan negara itu bergantung pada barang-barang impor China, dan setelah perbatasan ditutup, keluarga harus berjuang mencari cara baru untuk mencari nafkah.

Tekanan tambahan itu telah menyebabkan peningkatan perselisihan perkawinan, seorang penduduk kabupaten Unhung di provinsi utara Ryanggang mengatakan kepada RFA dengan syarat anonim untuk berbicara dengan bebas.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pertengkaran keluarga meningkat karena kesulitan hidup, sehingga jumlah keluarga yang meminta cerai meningkat. Dulu ada kecenderungan malu untuk cerai, tapi sekarang tidak lagi," ujarnya.

"Orang-orang yang ingin bercerai berusaha untuk mendapatkannya sesegera mungkin, tetapi itu tidak mudah. Jumlah suap yang dibayarkan kepada hakim pengadilan atau pengacara menentukan apakah perceraian dapat dikabulkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan," katanya.

Suap adalah fakta kehidupan di Korea Utara.

"Karena begitu banyak pemohon perceraian, tidak mungkin melewati tahap pertama pengajuan dokumen tanpa membayar suap ke pengadilan," katanya.

"Kenyataannya adalah jika Anda tidak membayar suap, Anda tidak akan bercerai bahkan setelah menunggu tiga hingga lima tahun."

Sebaliknya, perceraian dapat terjadi dengan cepat bagi mereka yang memiliki banyak uang.