Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menjadi pimpinan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2022 ini, Puan sempat menyinggung soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Puan menyebut tahun politik datang lebih awal.
“Kita semua dapat merasakan, bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal. Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri,” kata Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga
Advertisement
Puan menilai masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Ia menyatakan bahwa masyarakat sudah tahu pasti kapan waktu bertanding di Pemilu.
“Sejak Pemilu demokratis kembali digelar pada tahun 1999, masyarakat sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menyikapi perbedaan dalam politik. Kita tentu paham kapan waktu bertanding, dan kapan waktu bersanding,” ucapnya.
Mantan Menko PMK itu pun menyebut terdapat ruang partisipasi rakyat di dalam negara demokratis. MenurutPuan, Negara memastikan ruang partisipasi rakyat tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tidak tak terbatas.
“Demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonomi. Bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang,” urainya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pantun Politik Bamsoet di Sidang Tahunan MPR
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menyampaikan pantun terkait Pemilu pada momen Sidang Tahunan MPR 2022 ini. Hal ini disampaikan Bamsoet saat menutup pidatonya.
Dalam pantunnya, Bamsoet meminta capres tidak bingung sebab koalisi masih bisa berubah.
“Kupu-kupu terbang bersama kumbang, Hinggap di dahan pohonnya palsu. Para Capres/Cawapres tak perlu bimbang, Ingat pesan Presiden : ojo kesusu,” kata dia.
“Burung merpati terbang di atas sawah, Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah, Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah,” pungkas dia.
Dalam kesempatan ini, Bamsoet juga menyinggung beberapa hal, salah satunya soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Bamsoet menyatakan, kehadiran PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial dan tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR.
“Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045,” kata Bamsoet dalam sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 16 Agustus 2022.
Saat ini, Bamsoet menyebut bahwa Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah, telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara.
Advertisement
