Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan semua pihak untuk terus waspada dan siaga sebab krisis masih menghantui dunia. Tak hanya itu, kata dia, geopolitik dunia juga mengancam keamanan kawasan.
"Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan," jelas Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di MPR, DPR, DPD RI, Selasa (16/8/2022).
Advertisement
"Kita harus selalu 'Eling lan Waspodo', harus ingat dan waspada," sambung dia.
Untuk itu, dia meminta semua pihak untuk selalu cermat dalam bertindak dan melangkah. Jokowi menekankan agenda besar bangsa harus tetap berjalan.
"Saya tegaskan kembali. Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan," ucapnya.
Jokowi menyampaikan ada lima agenda besar pemerintah. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang harus terus dilakukan. Kedua, optimalisasi sumberenergi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan.
Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya.
"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas," tutur Jokowi.
Ancaman Kemiskinan Ekstrem
Sebelumnya, Jokowi menuturkan semua negara, termasuk Indonesia sedang menghadapi ujian. Menurut dia, sebanyak 553 juta jiwa di dunia terancam mengalami kemiskinan ekstrem.
Jokowi menyampaikan perang Rusia-Ukraina yang meletus tiba-tiba, membuat krisis pangan, energi, dan keuangan tak terhindarkan lagi. Sebanyak 107 negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut.
"Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi," kata Jokowi saat menyampaikan Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (16/8/2022).
"Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan," sambungnya.
Advertisement
Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas, Politisasi Agama
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan penuh untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikam Jokowi dalam pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan MPR 2022. "Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi permainan politik identitas dan politisasi dalam pertarungan pemilu 2024. "Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," tegasnya.
Menurut Jokowi, sudah saatnya pesta demokrasi mengajarkan semua pihak untuk dewasa dan menjauhi polarisasi. “Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih pada tokoh masyarakat dan agama yang membantu menjaga demokrasi.
"Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional," kata dia.
"Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa," pungkas Jokowi.
Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Korupsi Jiwasraya Hingga Garuda
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, saat agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023. Dia pun mengangkat terkait keberhasilan penanganan kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia.
Jokowi mengawali dengan pentingnya negara memperkuat perlindungan hukum hingga ekonomi bagi rakyat Indonesia.
"Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," tutur Jokowi di Gedung MPR DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Jokowi menyebut, keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci kesejahteraan rakyat. Untuk itu, rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," jelas dia.
Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI, lanjut Jokowi, masih terus dikejar dan disebutnya sudah menunjukkan hasil. Menurutnya, Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional sendiri telah naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021 dan Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," Jokowi menandaskan.
Advertisement
