77 Tahun Republik Indonesia, Menengok Peran Sidang BPUPKI Menjelang Awal Kemerdekaan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan organisasi bentukan tentara Jepang yang punya peran sentral dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Resmi berdiri pada 29 April 1945, BPUPKI atau yang juga disebut Dokuritsu Junbi Cosakai beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, yang bertugas mengawasi jalannya BPUPKI. 

Menurut beberapa sumber, sebagai badan penyelidik, BPUPKI memiliki tugas utama mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lainnya, yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Berikut beberapa tugas BPUPKI:

1. Membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia.

2. Sesudah sidang pertama, BPUPKI bertugas membentuk reses selama satu bulan.

3. Membentuk panitia sembilan yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota.

4. Membantu panitia sembilan bersama panita kecil.

5. Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Sidang BPUPKI

Dalam pelaksanaannya, BPUPKI berhasil menggelar dua kali sidang, antara lain:

1. Sidang pertama

Sidang BPUPKI pertama digelar pada 29 Mei 1945 dengan KRT Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua yang membacakan pidato berisi hal-hal yang menjadi pembahasan. Dalam sidang pertama BPUPKI membahas beberapa hal, yakni:

a. Dasar negara

b. Undang-undang dasar

c. Prinsip-prinsip perekonomian nasional

d. Prinsip-prinsip pertahanan dan kemanan nasional

Dari beberapa rumusan yang disampaikan anggota BPUPKI, rumusan Sukarno dengan nama Pancasila yang paling diterima semua anggota. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI juga menghasilkan rancangan preambule yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.

2. Sidang kedua

Sidang kedua BPUPKI dimulai pada 10 Juli 1945 dan dibuka dengan laporan Sukarno selaku panitia kecil yang dibentuk pada sidang pertama. Dua hal yang dilaporkan Sukarno, yakni:

a. Hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI.

b. Usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis.

Setelah pembacaan laporan Sukarno, sidang kemudian dilanjutkan dengan membahas:

a. Rancangan undang-undang dasar.

b. Rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan.

c. Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme.

Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui undang-undang dasar negara yang memuat:

a. Pernyataan Indonesia merdeka.

b. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap.

c. Batang tubuh undang-undang dasar negara yang tersusun atas pasal-pasal.

Dengan disepakatinya rancangan undang-undang maka apa tugas BPUPKI telah selesai. Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945 dan menjadi akhir kerja dari BPUPKI.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.