Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun upaya meringankan beban uang negara terhadap subsidi energi di 2023. Diketahui, nilai subsidi di 2023 mencapai Rp 336,7 triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkap sejumlah upaya yang dilakukan adalah dengan perbaikan data konsumen bahan bakar minyak (BBM). Serta mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi.
Advertisement
"Ada upaya-upaya yang bisa mengurangi beban dari subsidi itu, upayanya sedang dilakukan antara lain perbaikan-perbaikan mengenai data-data negativis dari pada konsumen yang memang bisa membeli BBM dengan kemampuannya sendiri," terang dia dalam Konferensi Pers Nota Keuangan RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022).
"Dan melakukan pembatasan-pembatasan yang saat ini sedang dibahas," imbuh Arifin.
Langkah ini dinilai sebagai upaya jangka pendek yang dilakukan pemerintah. Tak berhenti disitu, Menteri Arifin mengungkap juga telah menyusun rencana jangka panjang terkait cara menurunkan beban subsidi.
Misalnya, adanya upaya mendorong konversi bahan bakar fosil dengan listrik. "Ada upaya-upaya yang sifatnya multiyears, antara lain konversi bahan bakar fosil dengan listrik akan mengurangi konsumsi BBM dalam jangka panjang," tukasnya.
Informasi, pemerintah masih memberikan subsidi energi dan kompensasi di 2023. Namun nilai kucuran anggaran subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG dan lainnya disiapkan sebesar Rp 336,7 triliun.
Harga Minyak Dunia Turun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan jika turunnya anggaran subsidi energi karena keyakinan jika harga minyak akan lebih rendah di kisaran USD 90 per barel dari posisi saat ini.
"Subsidi yang mencapai Rp 502 triliun ini yang terutama subsidi energi dan kompensasi yang ada di atas tahun depan anggarannya adalah Rp 336,7 triliun," jelas dia saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Selain harga minyak dunia yang lebih rendah, nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS juga diperkirakan akan lebih baik dibandingkan situasi yang sekarang ini.
Kendati anggaran subsidi turun, Sri Mulyani menilai sejatinya pemberian subsidi masih besar. "Dari sisi Absolut subsidi itu masih sangat tebal," jelas dia.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Upaya Pengendalian
Dia pun meminta agar tetap ada langkah pengendalian konsumsi BBM pertalite maupun solar agar anggaran subsidi tidak jebol.
"Kita berharap dari KL juta KL untuk pertalite untuk solar, elpiji itu tetap di kendalikan karena kalau tidak pasti akan melewati bahkan yang Rp 502,4 triliun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol.
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengatakan jika subsidi dan kompensasi 2023 diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli serta mendukung UMKM.
Sri Mulyani membuktikan dengan adanya pemberian subsidi ini menggambarkan APBN merupakan shock absorber.
"Kita tetap memberikan bantalan subsidi dan bantalan sosial tadi yang sangat tinggi yang semuanya menggambarkan bahwa APBN masih menyiapkan diri kalau terjadi syok yang masih berjalan pada tahun depan," Sri Mulyani menandaskan
Harga Keekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan APBN dalam jumlah tidak sedikit untuk subsidi BBM, yakni lebih dari Rp 502 triliun.
Tujuannya, agar harga sejumlah jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax masih di bawah harga keekonomian dan ramah kantong konsumen. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menahan kenaikan angka inflasi.
"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp 13.150 per liter, ecerannya masih Rp 7.650 per liter," papar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Airlangga lantas membandingkannya dengan harga BBM di sejumlah negara tetangga, sebut saja Thailand, Vietnam dan Filipina. Namun, dia tidak merinci harga tersebut untuk BBM jenis apa.
"Di negara lain misal Thailand, di Rp 19.500 (per liter), Vietnam Rp 16.645 per liter. Filipina Rp 21.352 (per liter). Sehingga kita relatif masih di bawah negara ASEAN lain," terang dia.
Advertisement
