Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebanyak Rp 993,2 triliun.
Dari Kementerian dan Lembaga tersebut, alokasi anggaran yang paling besar diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yakni mencapai Rp 131,9 triliun.
Advertisement
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan anggaran yang diberikan kepada Kemenhan guna pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista), sebagai upaya menanggapi situasi di tengah geopolitik yang saat ini tengah memanas.
Adapun daftar Kementerian yang mendapat anggaran besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2023, diantaranya:
1. Kementerian Pertahanan sebanyak Rp131,9 triliun dalam RAPBN 2023. Namun, anggaran ini turun sedikit dari outlook 2022 yang mencapai Rp133,4 triliun.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat pagu anggaran Rp125,2 triliun, lebih tinggi dari outlook 2022 sebesar Rp122,3 triliun.
3. Kementerian Kesehatan mendapat pagu anggaran Rp88,5 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp125,6 triliun.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar 80,2 triliun dalam RAPBN 2023.
5. Kementerian Sosial sebesar Rp78,2 triliun untuk rancangan anggaran 2023.
6. Kementerian Agama sebesar Rp 70,4 triliun pada RAPBN 2023.
7. Kementerian Keuangan senilai Rp 45,2 triliun pada RAPBN 2023, atau lebih rendah daripada outlook 2022 sebesar Rp88 triliun.
8. Kementerian Perhubungan mendapatkan anggaran sebesar Rp33,5 triliun.
9. Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan anggaran senilai Rp18,6 triliun.
10. Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran Rp15,4 triliun pada 2023.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Rp 20,8 Triliun Bangun IKN di 2023
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan pagi anggaran sebesar Rp 20,8 triliun dalam RAPBN 2023, untuk memberikan dukungan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara pada tahun depan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi tersebut sudah masuk ke dalam rancangan APBN 2023 instansi, yang totalnya sebesar Rp 125,2 triliun.
"Untuk tahun 2023, pagu PU itu sudah termasuk IKN yang sebesar Rp 20,8 triliun," ujar Menteri Basuki dalam sesi konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Adapun anggaran IKN 2023 itu nantinya bakal dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 1,1 triliun, Bina Marga Rp 8,7 triliun, Cipta Karya Rp 10,3 triliun, Perumahan Rp 0,5 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 0,1 triliun.
Bila ditotal, Menteri Basuki melanjutkan, anggaran pembangunan ibu kota baru sudah disiapkan secara multiyears 2022-2024 sebesar Rp 43 triliun, khususnya untuk prasarana dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Namun, yang baru teranggarkan 2022 senilai Rp 5,4 triliun, tahun 2023 Rp 20,8 triliun, dan sisanya untuk 2024.
Diceritakan Menteri Basuki, anggaran pembangunan IKN pada tahun ini memang sempat terhambat karena baru disiapkan pada saat sudah siap dengan desain dan lelang.
"Terimakasih bu Menteri (Keuangan, Sri Mulyani Indrawati) sudah membahas untuk menyiapkan DIPA-nya. Mudah-mudahan segera selesai untuk segera dilakukan penandatanganan kontrak dan dilaksanakan pekerjaannya," tuturnya.
Advertisement
Jokowi Beberkan 80 Persen Investasi IKN Berasal dari Swasta
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melibatkan banyak investor swasta.
Sebab, selain untuk kantor pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN), IKN dibangun juga untuk memfasilitasi para inovator, wirausahawan, dan motor penggerak ekonomi baru.
"Kawasan inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Selasa (16/8/2022).
Selain dalam IKN, kepercayaan besar dari masyarakat internasional juga bisa tercermin pada perkembangan ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM tanah air. Sejalan dengan hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana 52 persen di antaranya, berada di Luar Jawa.
"Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia sentris,” Jokowi menambahkan.
Jokowi menuturkan, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam perlu terus dilakukan karena terbukti dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia. Misalnya hilirisasi nikel yang berhasil meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat.
