Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada sisa tunggakan klaim penanganan Covid-19, oleh pemerintah kepada rumah sakit sebanyak Rp 7,9 triliun yang belum dibayarkan.
“Untuk belanja covid-19 pasien saja tahun 2020 Rp 14,5 triliun, tahun 2021 kita membayar lebih Rp 62,7 triliun plus Rp 20 triliun tagihan tahun 2020. Jadi, Rp 83,3 triliun lebih (2021). Tahun ini kita masih punya Rp 7,9 triliun (belum dibayar),” kata Menkeu dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Rabu (17/8/2022).
Advertisement
Sebab belanja kesehatan Pemerintah paling tinggi itu terjadi tahun 2021, karena ditengah-tengah ada varian delta dan vaksinasi. Ini menyebabkan anggaran yang luar biasa besar dari belanja tahun 2021 di bidang kesehatan.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan anggaran kesehatan tahun 2023 ada di kisaran Rp 169,8 triliun naik dibanding anggaran tahun 2022 yang hanya Rp 130,4 triliun. Menurutnya, anggaran itu kenaikannya cukup besar jika hitung tanpa ada covid-19.
“Kalau kita anggap pasien covid-19 sudah tidak ada atau sudah minimal karena kita berharap pandemi tahun depan tidak lagi menjadi pandemi. Maka, seluruh biaya ratusan triliun tadi tidak akan ada, namun belanja kesehatan tetap kita naikkan dari Rp 130 triliun ke Rp 169,8 triliun,” ujarnya.
Adapun rincian dari Rp 169,8 triliun terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga Rp 104,8 triliun, belanja non Kementerian/Lembaga Rp 15,9 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 49,1 triliun.
Alasan Pemerintah tetap menaikkan anggaran kesehatan, meskipun nantinya pasien pandemi covid-19 sudah tidak ada. Pemerintah akan fokus memperbaiki seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan, dan dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan.
“Artinya fokus kesehatan adalah memperbaiki seluruh fasilitas dan seluruh ketahanan kesehatan kita. Tidak mengurangi karena tidak terjadi lagi pasien dan vaksinasi yang biayanya luar biasa besar,” pungkasnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Klaim Perawatan hingga Insentif Nakes Serap Dana PEN Rp 28 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut sampai 3 Juli 2022, realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan sebesar Rp 28 triliun.
Penyerapan dana PEN tersebut telah mencapai 24 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2022 sebesar Rp 122,54 triliun.
"Realisasi penangan kesehatan sebesar Rp 28 triliun atau 24 persen," kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7).
Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim perawatan pasien Covid-19. Kemudian untuk membayarkan insentif tenaga kesehatan dan pajak kesehatan. Termasuk sebagai dana desa dalam penanganan Covid-19.
"Itu semua sudah dilakukan," kata dia.
Selain itu sektor perlindungan sosial juga telah menyerap anggaran Rp 58,9 triliun atau sekitar 38 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 154,76 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT dana desa, BLT minyak goreng hingga bantuan untuk PKL dan nelayan. Tak ketinggalan untuk program Kartu Prakerja.
"Untuk Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun untuk 1,57 juta peserta," kata dia.
Sementara itu untuk sektor penguatan pemulihan ekonomi yang sudah direalisasikan sebesar 17 persen dari anggaran Rp 178,32 triliun. Dana tersebut digunakan untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri dan dukungan UMKM.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Sri Mulyani Catat Realisasi Dana PEN Baru Rp 124,5 Triliun per Juni 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama semester I-2022 sebesar Rp 124,5 triliun. Realisasi tersebut baru sekitar 27 persen dari pagu anggaran dalam APBN sebesar Rp 455,6 triliun.
"Alokasi program PC-PEN tahun 2022 sebesar Rp 455,6 triliun dengan realisasi Rp 124,5 triliun pada semester-I 2022," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Dia merincikan penyerapan di klaster kesehatan sampai pertengahan tahun hanya Rp 29,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran klaim rumah sakit pasien Covid-19, membayar insentif tenaga kesehatan dan penanganan Covid-19 melalui dana desa.
Pada klaster perlindungan sosial telah terserap anggaran Rp 60,2 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya. Program pemerintah yang dimaksud kata dia berhubungan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga.
"Bantuan pemerintah lainnya dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi serta kenaikan harga," kata dia.
Sementara itu dari klaster penguatan pemulihan ekonomi baru terserap anggaran Rp 34,9 triliun. Dana ini dipakai untuk mendukung UMKM, insentif perpajakan, program padat karya, dukungan untuk sektor pariwisata dan ketahanan pangan.
Sri Mulyani memperkirakan penggunaan dana PEN tahun ini tidak akan terserap maksimal. Mengingat kasus Covid-19 yang makin terkendali. Sehingga dia akan memantau dan menyesuaikan anggaran PEN sampai akhir tahun.
"Kami akan pantau program PC PEN dan melihat estimasinya berapa banyak yang akan direalisasikan sampai akhir tahun," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
