Liputan6.com, Jakarta - Pada hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT RI ke-77 Rabu (17/8), terjadi kenaikan harga pangan di pasar tradisonal, yang juga diiringi dengan penurunan.
Dilansir dari laman Hargapangan.id, Rabu (17/8/2022) harga pangan seperti harga telur ayam ras segar naik 0,5 persen atau Rp 150 menjadi Rp. 300.100 per kg.
Advertisement
Kenaikan harga di pasar tradisonal juga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerk 2 hingga 0,23 persen atau Rp 50 menjadi Rp 21.700 per kg.
Namun, harga pangan di pasar tradisonal sebagian besar menurun, di antaranya cabai merah besar yang turun 0,86 persen menjadi Rp 63.500 per kg.
Penurunan lainnya terjadi pada harga cabai merah keriting sebesar 0,79 persen menjadi Rp 63.150 per kg, cabai rawit hijau turun 0,56 persen menjadi Rp 53.000 per kg, dan cabai rawit merah turun 1,04 persen menjadi Rp 66.300 per kg.
Harga minyak goreng curah di pasar tradisional juga turun 0,33 persen menjadi Rp 15.000 per kg diikuti oleh minyak goreng kemasan bermerk 1 0,21 persen menjadi Rp 23.250.
Sementara di pasar modern, kenaikan terjadi pada harga daging sapi kualitas 1 hingga 1,08 persen menjadi Rp 173.300 per kg dan daging sapi kualitas 2 naik 0,59 persen menjadi Rp 161.650 per kg.
Seperti di pasar tradisional, harga cabai juga menunjukkan penurunan di pasar modern.
Harga cabai merah besar di pasar modern turun 0,25 persen menjadi Rp 101.300 per kg, cabai merah keriting turun 1,12 persen menjadi Rp 101.550 per kg, cabai rawit hijau turun 3,69 persen menjadi Rp 91.300 per kg, dan cabai rawit merah turun 4,26 persen menjadi Rp 114.700 per kg.
Adapun penurunan pada harga minyak goreng kemasan bermerk 1 sebesar 1,38 persen menjadi Rp 24.950 dan minyak goreng kemasan bermerk 2 turun 1,62 persen menjadi Rp 24.250.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tekan Inflasi di Level 3 Persen, Jokowi Utamakan Sektor Energi dan Pangan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyampaian Nota Keuangan menegaskan pemerintah akan menjaga tingkat inflasi di level 3,3 persen. Terutama sektor energi dan pangan.
Jokowi menyebut, bantalan menjaga inflasi ini akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Jokowi menyebt, anga inflasi di level ini membuktikan adanya pemulihan permintaan di masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa dijaga.
"Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihansisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat," ungkapnya.
Di sisi lain, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per US Dollar. Kemudian, rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.
"Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari," bebernya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Krisis Pangan 2023 Mengintai, RI Jangan Cepat Puas Meski Swasembada Beras
Badan Pangan Nasional/Nasional Food Agency (NFA) mengingatkan Indonesia jangan berpuas diri karena dianggap telah berhasil memperoleh status swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI).
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh stakeholder pangan merapatkan barisan dan menyamakan visi, serta semakin memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat tantangan sektor pangan di 2023 semakin berat.
Pasalnya, ia menilai, kondisi global masih diliputi gejolak seperti perang Rusia-Ukraina, pandemi Covid-19, serta perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan saat ini.
"Dengan kolaborasi seluruh stakeholder pangan, upaya memperkuat sektor pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi optimistis bisa dilakukan," ujar Arief di Jakarta, Senin (15/8/2022).
Selain merangkul berbagai pihak, Arief menambahkan, melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki, NFA terus membangun dan melakukan pembenahan pondasi tata kelola pangan nasional melalui pembaharuan sejumlah regulasi.
Juga melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan perguruan tinggi untuk penguatan teknologi dan digitalisasi, menggandeng dunia usaha seperti BUMN dan swasta guna akselerasi penyerapan hasil pertanian, serta kampanye penganekaragaman konsumsi dan gerakan konsumsi pangan lokal.
Arief menuturkan, untuk menjaga ketahanan pangan, selain intensifikasi dan ekstensifikasi, NFA juga mendorong diversifikasi, melalui gerakan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
"Hal ini sejalan dengan pesan Presiden (Jokowi) yang mengatakan bahwa diversifikasi harus dilakukan agar kita tidak hanya tergantung pada beras. Oleh karena itu, harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya," imbuhnya.
Tanggapi Isu Mie Instan, Kementan Berharap Pelaku Industri Komitmen Jaga Harga Produk Pangan
Kondisi Indonesia memang masih terbilang aman dari krisis pangan global. Ketersediaan komoditas pangan strategis masih terjamin dan harga relatif stabil. Meski begitu, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta masyarakat dan pelaku industri pangan untuk terus waspada terhadap potensi krisis pangan global.
Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan mengatakan, bagi banyak negara, saat ini krisis pangan sudah di depan mata.
Menurut laporan Global Crisis Response Group Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem finansial. Potensi terjadinya krisis pangan global karena adanya gangguan rantai pasok yang membuat harga berbagai komoditas melonjak.
Kuntoro melanjutkan, Perang Ukraina – Rusia, perubahan iklim, dan pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya usai, menyebabkan adanya tren di kalangan negara-negara sentra produksi pangan mulai melakukan restriksi ekspor ke negara-negara lain. Sepanjang Juni 2022, International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut ada berbagai kebijakan restriksi ekspor di beberapa negara, baik berupa pelarangan, izin, dan atau pajak ekspor.
Salah satu komoditas dibatasi adalah gandum. Sejumlah negara penghasil gandum, seperti Rusia, India, Serbia, Mesir, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kosovo, mengeluarkan kebijakan restriksi. Langkah ini diambil untuk tetap menjaga stabilitas pangan di negara mereka masing-masing.
“Perang Rusia - Ukraina juga sangat memengaruhi pasokan gandum untuk kebutuhan global. Menurut laporan FAO, sekitar 50 negara menggantungkan sekitar 30% impor gandumnya dari Rusia dan Ukraina,” kata Kuntoro.
Kondisi ini turut mendapat perhatian besar dari pemerintah. Meski gandum bukan komoditas pangan utama, tapi kebutuhan gandum di Indonesia sangat tinggi. Padahal gandum bukan produk asli Indonesia dan sulit untuk dibudidayakan. Sehingga kebutuhan gandum masih dipasok oleh impor.
Advertisement
