Liputan6.com, Jakarta - Meski Indonesia sudah 77 tahun merdeka dari penjajahan, namun sepertinya masih banyak lapisan masyarakat yang sepenuhnya belum 'merdeka internet'.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ada 12.548 desa di Indonesia yang belum 'merdeka' dalam memperoleh layanan telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, 9.113 desa di antaranya berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Advertisement
Untuk mengatasi masalah ini Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, mengimbau seluruh perusahaan penyelenggara telekomunikasi (operator seluler) untuk terus berjuang membantu pemerintah memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat seluas-luasnya.
"Di dalam konstitusi, negara juga menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, APJII siap mendukung program pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T," kata Arif melalui keterangannya, Rabu (17/8/2022).
Jika dibutuhkan, ia menegaskan, APJII siap memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat Indonesia dalam pemerataan layanan telekomunikasi yang berkeadilan.
Terkait tata kelola ruang siber, APJII juga mendukung pemerintah untuk menata dan menjaga ruang siber atau digital di Indonesia.
Tujuannya untuk melindungi seluruh kepentingan negara dan masyarakat Indonesia, sehingga nantinya kedaulatan siber yang hakiki dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kedaulatan Ruang Siber di Indonesia Masih Rendah
Meski Indonesia sudah Merdeka 77 tahun, namun hingga saat ini kedaulatan akan ruang digital atau siber di Indonesia masih terbilang rendah.
Ini dapat dilihat dari masih minimnya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia. Masyarakat masih banyak mengandalkan layanan aplikasi atau layanan over-the-top (OTT) global.
"Mempertahankan kedaulatan siber sama dengan mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebagai salah satu komponen anak bangsa, APJII siap membantu dan mendukung pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber. Sebab, kedaulatan siber merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia," Arif memaparkan.
Dengan adanya pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat dan terwujudnya kedaulatan siber, Arif berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Ketum APJII: 77 Persen Orang Indonesia Kini Terhubung ke Internet, Perlu Literasi Digital
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif, menyebut 77,02 persen masyarakat Indonesia kini merupakan pengguna internet.
Arif mengatakan, jika dinyatakan dengan angka, per Juni 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta user. Angka ini naik sekitar 50 juta pengguna dari jumlah pengguna di tahun 2020.
"Era pandemi mendorong masyarakat menggunakan internet, internet menjadi kebutuhan primer karena dalam waktu singkat ada 50 juta pengguna internet baru di Indonesia," tutur Arif dalam acara pembukaan Digital Transformation Indonesia Conference and Expo 2022, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Menurut Arif, berdasarkan data APJII, perkembangan digital di Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan infrastruktur di Indonesia. Sekadar informasi, saat ini jumlah ISP (internet service provider) di Indonesia mencapai 780-an perusahaan dan ada lebih dari 2.800 pemilik IP address di Indonesia.
Arief mengatakan, bertambahnya jumlah pengguna internet Indonesia ditambah dengan makin banyaknya penyedia ISP, perlu diimbangi dengan hal-hal produktif.
"Kita tentu tidak ingin internet dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Oleh karenanya, perlu mendorong literasi digital agar internet bisa dipakai untuk hal-hal yang berguna, seperti bekerja, belajar, dan lain-lain," ujarnya.
Menurut Arif, digelarnya Digital Transformation Indonesia Convension and Expo (DTI-CX) yang menghadirkan 15 kegiatan konferensi dengan 80-an narasumber serta pameran solusi teknologi dari perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia dan global bisa membantu literasi digital sekaligus mempercepat agenda transformasi digital.
"DTI mendukung akselerasi dan pemerataan internet serta peningkatan pemanfaatan internet. Saat ini adalah eranya kolaborasi. Baik itu asosiasi swasta dan pemerintah harus berjalan bersama-sama agar proses transformasi digital berjalan dengan baik," katanya.
Infografis Era Teknologi 5G di Indonesia
Advertisement
