Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 17 Agustus 2022, salah satu yang banyak disorot yaitu permintaan Presiden Jokowi untuk tidak menghindari politik identitas, politisasi agama dan polarisasi sosial menjelang momen politik Pemilu 2024.
Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Sudirman Said menyebutnya sebagai hal yang baik dalam sebuah tata kelola bernegara.
Advertisement
"Pidato Kepala Negara di forum sakral seperti Sidang Tahunan MPR memang sangat baik untuk menyampaikan visi, wisdom, harapan, dan seruan-seruan dalam menjaga tata kelola bernegara,” kata Sudirman Said saat dihubungi Kamis (18/8/2022).
Menurut Sudirman, seruan untuk tidak mempolitisasi agama sebagai alat berpolitik adalah seruan bijaksana. Karena, sambungnya, kontestasi politik harus berbasis gagasan besar, yang dapat diurai menjadi program strategis untuk menyelesaikan masalah masalah mendasar bangsa ini.
"Lebih baik energi bangsa diarahkan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang keadilan sosial. Dan karena itu, kita harus yakini bahwa soal mendasar Indonesia dewasa ini bukan lagi politik identitas atau keterbelahan, melainkan keadilan sosial,” tutur Sekjen PMI ini.
Bagi Sudirman, urgensi mengutamakan terciptanya keadilan sosial sebagaimana tercantum di sila kelima Pancasila sejalan dengan pemenuhan cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan.
"Keadilan bertali-temali dengan penegakan hukum, keadaan kesenjangan ekonomi yang akut, dan perilaku korup sebagian elite politik kita. Hal hal ini yang harus menjadi agenda besar ke depan, bila kita serius mau mencapai cita cita merdeka bangsa ini,” papar salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
Sementara terkait upaya untuk menghindari polarisasi sosial dalam Pemilu 2024, Sudirman Said memiliki formulasi tersendiri.
"Belajar dari Pemilu 2014 dan 2019, kita harus berusaha keras agar pasangan Capres-Cawapres sebanyak mungkin, jangan hanya dua pasang. Memberi kesempatan banyak pasangaan adalah jalan mendorong kualitas kontestasi dan kualitas kandidat,” jelasnya.
Bila yang berkompetisi banyak pasangan, sambung Sudirman, setiap pasangan akan berlomba menawarkan gagasan terbaik, dan adu kredibilitas. Dari sini, peluang bagi sebagian oknum oportunis untuk melakukan framing dari sisi identitas akan tertutup.
"Dengan demikian kompetisi akan lebih bermutu sekaligus menghindarkan kita dari framing berbau SARA,” tuturnya.
Isu Presiden 3 Periode Habiskan Energi
Sedangkan soal isu atau polemik kemungkinan 3 periode jabatan Presiden Jokowi, Sudirman mengatakan sudah sebaiknya diakhiri saja karena hanya akan menghabiskan energi yang tidak perlu.
"Sebaiknya kita tutup saja pembahasan mengenai ini. Di samping tidak konstitusional, pikiran menambah periode yang dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa akan menjadi contoh dan preseden buruk. Kita harus membantu Pak Jokowi menyelesaikan masa baktinya dengan penuh kehormatan,” ujar Sudirman.
Menurutnya, Presiden Jokowi akan meninggalkan warisan yang hebat bila mengambil peran sebagai fasilitator suksesi kepemimpinan yang obyektif, dan melahirkan para pemimpin baru yang lebih baik bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
"Setiap putaran Pemilu selalu menjadi peluang bagi terjadinya konstelasi dan aliansi baru. Sepanjang aliansi itu didasari pada perlombaan kebaikan, kompetisi gagasan dan solusi bagi bangsa ini, maka Pemilu akan semakin sehat. Kita berdoa semoga Pemilu 2024 menjadi ajang sirkulasi kepemimpinan yang sehat,” pungkas Sudirman Said.
Advertisement
Setop Politik Identitas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan penuh untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikam Jokowi dalam pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan MPR 2022. “Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi permainan politik identitas dan politisasi dalam pertarungan pemilu 2024. “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” tegasnya.
Menurut Jokowi, sudah saatnya pesta demokrasi mengajarkan semua pihak untuk dewasa dan menjauhi polarisasi. “Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih pada tokoh masyarakat dan agama yang membantu menjaga demokrasi. “Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata dia.
"Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa.,” pungkas Jokowi.
