Gerindra Berharap Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah atas penyampaiakn RAPBN yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa 16 Agustus 2022.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Agu 2022, 21:35 WIB
Mesin pengisian ulang bahan bakar minyak di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (15/3). Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite Rp 200 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah atas penyampaiakn RAPBN yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa 16 Agustus 2022.

Menurut dia, besaran RAPBN menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Diketahui, pemerintah telah mengumumkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp 3.041,7 triliun.

"Anggaran yang sangat besar itu diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara cepat dan merata. Serta mampu menjalankan roda perekonomian nasional dan daerah demi terciptanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM kita," ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Meski demikian, Wakil Ketua MPR ini berharap pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM di tengah optimisme rakyat yang sedang meningkat pasca keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Tentu stabilitas harga pokok dan tidak naiknya harga BBM menjadi harapan dari setiap rakyat Indonesia. Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp 502 triliun. Angka tersebut jumlahnya sangat fantastis. Namun itu semua demi menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Muzani.

Dia menegaskan, kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap kenaikan inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok meningkat.

"Maka, jalan satu-satunya adalah tidak menaikan harga BBM. Pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini," jelas Muzani.

 


Harus Cermat

Muzani menuturkan, untuk menekan besaran anggaran subsidi BBM tersebut, maka pemerintah harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara.

Misalnya melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan berkelanjutan (sustainable development).

"Pemerintah diharapkan mampu meningkatan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan untuk tahun yang akan datang. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara kita bisa konsisten dan berkelanjutan," kata Muzani.

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Harus Dipertahankan

Muzani menegaskan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil menanggulangi wabah Covid-19 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga baik.

Keberhasilan ini, lanjut dia, harus bisa dipertahankan atau bahkan dilanjutkan.

"Dengan begitu, maka pemerintah harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah," pungkas Muzani.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya