Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini dilakukan guna meringankan beban APBN yang sampai saat ini telah memberikan subsidi energi hingga Rp 502 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dan menghitung secara serius rencana kenaikan harga BBM terutama untuk BBM subsidi seperti Pertalite maupun Solar. Ada beberapa dampak buruk bagi masyarakat maupun industri jika harga kedua BBM subsidi tersebut.
Advertisement
"Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah," kata Bhima kepada Merdeka.com di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).
Bhima mencontohkan, dampak buruk yang akan dirasakan masyarakat akibat kenaikan Pertalite maupun Solar adalah terpukulnya daya beli. Menyusul, kian mahalnya harga bahan pokok imbas kenaikan biaya transportasi.
"Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022?," tegasnya.
Dampak lainnya, masyarakat kelas menengah rentan untuk jatuh miskin setelah kenaikan harga BBM subsidi
Hal ini ditandai dengan mulai banyaknya migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite yang didominasi oleh kelas menengah.
"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain. Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," bebernya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pertumbuhan Ekonomi Sulit Tercapai
Bhima melanjutkan, penyesuaian harga BBM subsidi juga akan mendorong laju inflasi di Tanah Air. Mengingat, proporsi konsumsi Pertalite dan Solar sudah di atas 70 persen.
"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbas nya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," ucapnya.
Dengan situasi tersebut, kata Bhima, upaya pemerintah untuk menargetkan petumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun ini berpotensi tidak tercapai. Menyusul, terhentinya tren pemulihan ekonomi nasional imbas penurunan daya beli masyarakat hingga laju inflasi yang tak terkendali.
"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," tutupnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Menko Luhut: Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM Pekan Depan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada minggu depan.
"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).
Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali mengungkapkan bahwa pemerintah sudah cukup besar memberikan subsidi BBM. Keuangan negara tidak mungkin terus-menerus memberikan subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Luhut.
Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.
"Kita harus siap-siap karena subsidi kita sudah Rp 502 triliun," kata dia.
Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, Luhut telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM Pertalite dan Solar dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya.
Transisi Kendaraan Listrik
Selain menaikkan harga BBM, pemerintah akan mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Sehingga konsumsi BBM juga berkurang dan bisa mengurangi beban pemerintah untuk impor subsidi.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat implementasi penggunaan B40 dan B50 agar konsumsi BBM juga berkurang.
"Pengurangan motor dan mobil konvensional ke listrik, B40 dan kenaikan harga Pertalite dan Solar ini akan menekan banyak subsidi, ini modeling ekonomi kita ke depan," pungkasnya.
Advertisement
