Liputan6.com, Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bersinergi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, jajaran dewan komisioner OJK pada Jumat (19/8/2022) melakukan kunjungan ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna semakin memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Advertisement
"Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/8/2022).
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.
Selain itu, juga dibahas fokus dalam peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global terhadap pemulihan perekonomian nasional.
Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi Covid-19, Mahendra menyampaikan, saat ini jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan. Namun demikian masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Literasi dan Inklusi Keuangan
Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program antara lain Program Satu Rekening Satu Rekening (KEJAR) yang sampai dengan kuartal II 2022 tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp 27,66 triliun.
Kemudian berbagai program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD, dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
OJK juga menyampaikan berbagai kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian seperti keterlibatan OJK dalam Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) dan Kelompok Kerja (Pokja) DNKI.
Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga berharap OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM. "Lalu meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank, serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah," imbuhnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
OJK Sebut Indeks Inklusi Keuangan RI Belum Maksimal
Sebelummya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan menurut data survei OJK, indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan masih menunjukkan gap yang cukup besar.
Untuk indeks literasi keuangan sebesar 38 persen dan untuk inklusi keuangan yakni 76,19 persen.
"Sekalipun indeks inklusi keuangan sudah mulai tinggi, tetapi pemahaman mereka yang memperoleh penjelasan dalam bentuk inklusi keuangan baru memiliki 38 persen yang benar-benar mengerti mengenai literasi keuangan itu sendiri," terang Mahendra Siregar, Saat Webinar Like It, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Kecangihan digitalisasi saat ini juga salah satunya dapat mendorong generasi muda untuk berinvestasi berkelanjutan dan melek akan literasi investasi.
"Salah satu pendorong utama investor muda pasar modal adalah literasi investasi yang masih tinggi dan semakin mudah diakses terutama media sosial," jelasnya.
Mahendra menjelaskan, melalui Fintech, generasi milenial lebih tertarik untuk bergabung pada investasi yang berkelanjutan. Hal ini karena memiliki dampak positif pada sosial dan lingkungan.
"Berdasarkan studi generasi muda, yang berinvestasi justru lebih banyak yang berkelanjutan, secara profesional dari keseluruhan portofolio mereka dibandingkan dengan generasi tua," tutur Ketua OJK.
Oleh karena itu, lanjutnya, berbagai program edukasi keuangan terus dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk layanan keuangan.
