Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.
Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak kepada masyarakat.
Advertisement
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, terangnya, masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
"Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).
Oleh karena itu, luhut menegaskan bahwa pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
"Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global," terangnya.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” tambah Menko Luhut.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata dia
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM Pekan Depan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada minggu depan.
"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).
Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali mengungkapkan bahwa pemerintah sudah cukup besar memberikan subsidi BBM. Keuangan negara tidak mungkin terus-menerus memberikan subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Luhut.
Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.
"Kita harus siap-siap karena subsidi kita sudah Rp 502 triliun," kata dia.
Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, Luhut telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM Pertalite dan Solar dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Transisi Kendaraan Listrik
Selain menaikkan harga BBM, pemerintah akan mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Sehingga konsumsi BBM juga berkurang dan bisa mengurangi beban pemerintah untuk impor subsidi.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat implementasi penggunaan B40 dan B50 agar konsumsi BBM juga berkurang.
"Pengurangan motor dan mobil konvensional ke listrik, B40 dan kenaikan harga Pertalite dan Solar ini akan menekan banyak subsidi, ini modeling ekonomi kita ke depan," pungkasnya.
Pertamina Pastikan Harga Pertalite Masih Rp 7.650 per Liter
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mengingat pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran Rp 502 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi energi.
"Nanti akan dihitung sama Menteri Keuangan," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).
Jokowi mengatakan harga BBM, LPG dan listrik yang dijual saat ini bukan harga keekonomiannya. Harga tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga jauh lebih murah dari harga sebenarnya.
"Pertalite, Pertamax, solar, LPG dan listrik ini bukan harga sebenarnya, itu harga yang disubsidi pemerintah," kata Jokowi.
Sampai akhir tahun APBN 2022 telah mengalokasikan anggaran RP 502 triliun untuk menahan kenaikan inflasi dari harga energi. Jumlah tersebut kata Jokowi sangat besar demi membeli inflasi yang tetap rendah.
"Besarnya ini sudah mencapai Rp 502 triliun, angka yang gede sekali," kata dia.
"Ini harus kita tahan agar inflasinya tidak tinggi," kata dia.
Namun, Jokowi meragukan APBN bisa terus menahan harga energi. Sehingga pemerintah tengah berhitung kekuatan APBN untuk menghadapi lonjakan harga energi di tingkat global.
"Tapi apakah APBN terus menerus kuat?" kata Jokowi.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
