Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menyiapkan anggaran sebanyak Rp 600 miliar untuk pembangunan 22 tower rumah susun (Rusun) bagi para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Rusun di IKN Nusantara tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya dengan masing-masing tower setinggi empat lantai dengan teknologi modular yang dapat menampung sebanyak sekitar 17.000 pekerja konstruksi.
Advertisement
"Anggaran pembangunan Rusun pekerja konstruksi ini sekitar Rp 600 Miliar," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam pernyataannya, Senin (22/8).
Iwan menerangkan, pihaknya akan berupaya membangun Rusun dengan teknologi fabrikasi hunian modular. Hal itu diperlukan agar proses pembangunan Rusun bisa berjalan dengan cepat dan memiliki ukuran yang tepat.
Menurut Iwan, saat ini yang dua tugas pembangunan hunian di IKN Nusantara yakni pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap 1 sebanyak 22 tower dan rumah dinas untuk para menteri sebanyak 36 unit.
Untuk Rusun pekerja konstruksi diperkirakan dapat selesai dibangun dengan target waktu pembangunan sekitar tiga bulan dengan teknologi hunian modular.
"Rusun yang kami bangun untuk pekerja sebanyak 22 tower masing-masing empat lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain hunian lengkap dengan meubelair, kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah dan building management. Kami juga mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan Rusun pekerja konstruksi ini," katanya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dibangun Secara Cepat
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pekerjaan pembangunan Rusun pekerja ini harus dilaksanakan secara cepat karena sekitar akhir tahun pekerjaan konstuksidi IKN Nusantara mulai berjalan di lapangan.
Rusun tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya dengan masing-masing tower setinggi empat lantai dengan teknologi modular yang dapat menampung sebanyak sekitar 17.000 pekerja konstruksi.
"Kami ingin para pekerja konstruksi di IKN Nusantara bisa bekerja dengan aman sesuai standar dan tinggal di hunian yang layak dan sehat sehingga hasil pembangunan juga berkualitas," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Aswin Grandiarto Sukahar menerangkan, Rusun ini dibangun sebanyak 22 tower dan dibangun di atas lahan seluas Rp 19,88 Hektar. Peruntukkan Rusun ini adalah untuk para pekerja tenaga ahli dan tenaga terampil.
"Untuk tahap pertama ada dua site pembangunan Rusun pekerja yakni site 1 untuk tenaga ahli 288 orang dan Rusun tipe A untuk tenaga ahli 6.912 orang dan tipe B sebanyak 3.136 orang Selain itu juga site 2 untuk tenaga terampil tipe B untuk 6.272 orang. Jadi Rusun ini dapat menampung sebanyak ribuan pekerja lengkap dengan fasilitas penunjangnya," katanya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Pembangunan Tahap I IKN Bakal Rampung 2024
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN di Kalimantan Timur bisa selesai pada 2024.
Itu termasuk pembangunan infrastruktur dasar di KIPP IKN, antara lain Istana Negara, Istana Wakil Presiden, gedung perkantoran, jalan nasional, jalan tol, sistem drainase dan sanitasi, hingga penyediaan sumber daya air.
Adapun pada RAPBN 2023, Kementerian PUPR telah menyiapkan pagu anggaran untuk IKN sebesar Rp 20,8 triliun. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru sepanjang 2022-2024 mencapai sekitar Rp 43 triliun.
"Jadi semua sudah kita tenderkan dengan anggaran tahun ini Rp 5,4 triliun. Kemudian tahun depan Rp 20,8 triliun, sama semua kegiatannya di KIPP itu, termasuk air baku atau air minum, sanitasi, drainase, bangun kota di sana. Kita programkan 2024 akan selesai untuk KIPP tahap I itu," ujar Menteri Basuki, Selasa (16/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Basuki menyatakan, pembangunan IKN akan segera dimulai pada September 2022. Ini dilakukan pasca Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukan anggaran IKN ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR sebelumnya telah mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada 2022 ini kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,4 triliun.
Paket Pengerjaan Proyek IKN
Anggaran tersebut bakal cair setelah Kementerian PUPR menetapkan pemenang tender untuk sejumlah proyek pada Agustus 2022. Sehingga pengerjaan beberapa proyek IKN bisa dimulai bulan depan.
"Iya (September mulai bangun IKN). Tanda tangan kontrak, abis itu langsung konstruksi," kata Menteri Basuki saat dijumpai di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022.
"Kalau tanda tangannya (tender) mudah-mudahan sudah. Untuk DIPA-nya saya pikir Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah oke. Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA," terang dia.
Disebutkan Menteri Basuki, ada sejumlah paket pengerjaan proyek IKN yang proses pelelangannya rampung Agustus 2022, mulai dari jalan nasional, tol, hingga rumah susun. Seluruh paket tersebut sudah masuk perencanaan Kementerian PUPR saat mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada tahun ini.
"Dulu kita bisa lebih, Rp 7 koma (triliun) sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangin Rp 5,4 (triliun). Kalau enggak ada sisa DIPA kan malu juga, minta banyak enggak bisa serap," tutur dia.
Advertisement
