Liputan6.com, Bali Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjamin keamanan data pada Sertifikat Vaksinasi COVID-19 untuk lintas negara, khususnya negara-negara G20. Sertifikat Vaksinasi COVID-19 digunakan sebagai standar protokol kesehatan global.
Sertifikat Vaksinasi COVID-19 termasuk salah satu agenda utama yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia, Health Working Group (HWG). Teknologi yang dibangun menggunakan standar QR Code yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Advertisement
"Keamanan data Sertifikat Vaksinasi ini sangat mirip dengan data paspor. kami membuat dalam barcode atau QR Code. Keamanannya ya pada dasarnya sama. Kami hanya mengubah barcode menjadi QR Code," terang Budi Gunadi saat Press Conference The 3rd G20 Health Working Group di Hilton Resort, Nusa Dua Bali pada Senin, 22 Agustus 2022.
"Soal bagaimana keamanan data di barcode Anda atau QR Code Anda itu ya sama. Informasi yang dicatat dalam barcode adalah informasi yang dicatat juga dalam QR Code. Keamanannya dijamin dengan protokol keamanan tertentu dan dijamin oleh masing-masing negara."
Adanya Sertifikat Vaksinasi COVID-19 juga bertujuan menstandardisasi atau menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Hal ini belajar dari pandemi COVID-19, bahwa ketika lockdown di berbagai negara terjadi, terjadi pembatasan mobilitas bahkan mobilitas dalam pasokan makanan dan obat-obatan terhenti.
"Kita menyadari selama pandemi biasanya lockdown yang berdampak terhadap pergerakan orang dan pergerakan makanan. Karena pergerakan orang akan membawa virus ke bagian lain dari dunia. Jadi, ketika kita lockdown itu menghentikan pergerakan ekonomi dan itu juga berbahaya," lanjut Budi Gunadi.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Agar Negara Tak Lockdown 100 Persen
Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dalam menstandardisasi atau menyelaraskan standar protokol kesehatan global supaya negara tidak sepenuhnya 100 persen lockdown. Mobilitas orang yang menjadi kunci utama dalam perekonomian dapat terus bergerak.
"Kami menyadari (dampak lockdown), lalu membuat mekanisme. Saat ada pandemi, kita lockdown, negara tidak 100 persen lockdown, tapi orang-orang penting yang memiliki fungsi kunci dalam perekonomian tetap bertahan dan bergerak dengan kondisi tertentu," tambahnya.
Menkes Budi Gunadi mencontohkan, pilot atau operator kapal dapat terus bergerak ketika suatu saat terjadi pandemi dan lockdown di masa depan.
"Karena pilot dan operator kapal sangat penting untuk memastikan pergerakan orang dan pergerakan makanan, terutama yang berhubungan penting dengan obat-obatan," pungkasnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Pastikan Mobilitas Tetap Ada Saat Pandemi
Indonesia turut diterpa kesulitan pasokan mengimpor alat kesehatan, obat-obatan hingga vaksin pada awal pandemi COVID-19. Sebab, negara-negara yang lockdown tidak membuka akses terhadap pengiriman pasokan alat kesehatan ke luar negaranya.
"Kami juga memiliki masalah. Saat pandemi (awal-awal), kita tidak bisa mengimpor obat esensial ke Indonesia. Jadi, kita perlu memastikan obat esensial yang penting ini dapat bergerak secara global," Budi Gunadi Sadikin menuturkan.
Oleh karena itu, Menkes Budi Gunadi menekankan, perlu adanya standar protokol kesehatan global yang menggunakan QR Code. Upaya penyelarasan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 juga sudah disetujui negara-negara G20 dan integrasi terus dilakukan.
"Dengan demikian, kami menetapkan standar protokol kesehatan global menggunakan QR Code WHO. Ini seperti paspor dan kami telah sepakat. Siapapun dari kita akan menggunakan protokol standar QR Code, yang (datanya) terdiri dari informasi vaksin, tetapi juga informasi pribadi," jelasnya.
"Orang-orang yang penting dalam kunci perekonomian dapat mendapatkan informasi kesehatan ini disertifikasi oleh WHO dan orang-orang ini dapat bergerak selama pandemi. Kita sudah mendapatkan kesepakatan dari G20."
Bangun Interkonektivitas Lintas Negara
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI untuk G20 Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, negara-negara anggota G20 telah bersepakat membangun harmonisasi dan interkonektivitas di lintas batas serta berbagai mekanisme untuk informasi COVID-19 yang efisien.
"Tentunya, kaitannya memudahkan perjalanan internasional. Kami sampaikan negara-negara G20 sudah setuju dan saat ini sudah dalam pengembangan proses verifikasi universal (Sertifikat Vaksinasi COVID-19) untuk dokumen-dokumen kesehatan," ujarnya saat konferensi pers beberapa hari lalu.
"Pertemuan-pertemuan teknis mingguan terus dilakukan dengan dukungan dari WHO maupun juga organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan serta para mitra kesehatan digital global."
Indonesia didukung oleh WHO dan digital partnership global. Upaya ini juga dilakukan uji coba virtual untuk kelayakan teknologi dan kaitanya terhadap adanya public trans directory yang akan mengelola data-data dan pertukaran informasi.
"Jadi kita bisa pahami problem apa saja dan bisa didokumentasikan terkait kelayakan teknologi dan persyaratan yang diperlukan untuk menyelaraskan berbagai jaringan-jaringan yang terpercaya serta berbagai platform-platform yang ada saat ini. Tentunya, disertai dengan keamanan yang sudah bisa dipastikan," ucap Nadia.
Baca Juga
Advertisement
