Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga, menyebut ruang gerak Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi terbatas sejak kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
"Seperti yang diceritakan itu. Kan sebenernya ada Sekda, tapi peran Sekda itu ruang geraknya terbatas selama kepemimpinan yang terakhir ini," kata Pandapotan.
Advertisement
Menurut Pandapotan, kepemimpinan menjadi tidak sinkron dan banyak yang terlewati.
"Padahal, Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan) di bawahnya Sekda (Marullah Matali) tapi ya itu fakta lapangannya ya seperti itu. Itu kan yang kita lihat jadi sekdanya terhambat. Kalau dalam satu wadah ada kepemimpinan yang tidak sinkron itu jadi jadi banyak yang missed," tambah Pandapotan.
Harusnya Dukung Sekda
Pandapotan juga menambahkan, asisten di pemerintahan seharusnya mendukung Sekda.
"Harusnya kan asisten-asisten dukung Sekda dalam pembahasan-pembahasan. Sekda kan sebenernya jabatan tertinggi di level PNS, tapi sementara para pasukannya ya mungkin takut atau sangat berhati-hati untuk bertemu dengan Sekdanya. Mungkin ini faktor kebijakan pendekatan pimpinan antara Gubernur sama ini (DPRD)," kata Pandapotan.
Advertisement
Bantahan Riza Patria
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah adanya isu Sekretaris Daerah (Sekda) bayangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Riza menegaskan, Sekda DKI Jakarta hanya ada satu, yakni Marullah Matali.
"Tidak ada Sekda bayangan, Sekda ya satu, sekarang ada Pak Marullah Matali," kata Riza Patria saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).
Riza Patria menegaskan, tidak ada tumpang tindih jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta. Bagi Riza, semua pihak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Silakan tanya masing-masing. Semua sudah sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau ada pandangan pendapat silakan dicek, sejauh ini kita memberi tugas sesuai dengan tupoksinya," tutur politikus Partai Gerindra ini.
Wagub Riza Patria memastikan semua jajaran Pemprov DKI Jakarta membangun solidaritas dan kekompakan, baik di tingkat provinsi hingga level kelurahan dan RT/RW. Hal ini diungkapkan Riza sebagai respons atas tudingan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan adanya perpecahan di internal Pemprov DKI. Dia menyebutkan ada dua kubu di jajaran Pemprov DKI.
Adapun kedua kubu itu, yakni kelompok umum dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dua kubu ini juga merujuk pada Sekda Marullah Matali dan Asisten Pemerintah Sigit Wijatmoko yang merupakan lulusan IPDN.
"Sekarang Sekda tidak dihargai oleh asistennya. Ini seperti ada sekda bayangan, namanya Sigit," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 22 Agustus 2022.
Menurut Prasetio, dua kubu tersebut dapat mengganggu kinerja Pemprov DKI. Pasalnya, Prasetio menilai di bawah gubernur, pangkat yang paling tinggi mengelola ASN adalah Sekda.
Sumber: Lydia Fransisca/Merdeka.com
