Liputan6.com, Jakarta Selama ini masih banyak perbankan yang belum berani memberikan akses modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Alasannya sektor UMKM beresiko tinggi karena skalanya yang masih terbatas dan transaksinya masih belum dibukukkan sebagai laporan keuangan.
Advertisement
"Proposal (laporan keuangan) UMKM yang biasanya sangat sederhana, jadi kita harus bisa mengatasi persepsi risiko tinggi yang jadi anggapan UMKM tidak bisa mendapatkan modal dari perbankan," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan The 6th Annual Islamic Finance Conference, Jakarta, Rabu (24/8).
Di sisi lain UMKM juga merasa tidak mampu untuk memenuhi kriteria yang dibuat perbankan untuk mengakses permodalan. Pelaku usaha juga tidak memiliki tempat bertanya dan konsultasi yang bisa memberikan masukan secara teknis.
"Mereka merasa kemampuannya tidak cukup dan tidak terjangkau, mereka juga tidak punya masukan mengatasi hak teknis dan dengan kondisi transaksi yang tinggi," kata dia.
Untuk itu, Sri Mulyani mendorong perbankan atau lembaga keuangan bisa memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk mengetahui kondisi nyata bisnis UMKM.
"Dengan digitalisasi ini bisa memonitor kondisi nyata bisnis UMKM," kata dia.
Digitalisasi yang dilakukan juga harus mendorong UMKM mendapatkan banyak akses informasi. Sehingga pelaku usaha bisa memperluas pembiayaan yang efektif.
"Jadi bagaimana caranya kita bangun akses pemberian modal dalam hal ini penyediaan jaminan sampai tahap tertentu, sehingga asimetris informasi di kalangan UMKM ini bisa dikurangi," kata dia.
Program pembiayaan juga diharapkan bisa sekaligus dikombinasikan dengan edukasi penggunaan teknologi digital. Agar pelaku usaha bisa memiliki informasi dan menentukan pilihannya untuk mendapatkan modal dengan biaya yang lebih murah.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Mendag Target Digitalisasi 1.000 Pasar Rakyat dan 1 Juta UMKM di 2022
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menetapkan target penerapan digitalisasi untuk 1.000 pasar rakyat dan 1 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia pada 2022.
Selain bekerja sama dengan lokapasar, marketplace milik Grab Mart, target tersebut diwujudkan melalui beberapa kerjasama dan kolaborasi nyata dengan berbagai pemangku kepentingan.
Antara lain, seperti dengan Bank Indonesia (BI) melalui Program Transaksi Nontunai Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
"Kita menargetkan seribu digitalisasi pasar rakyat dengan sejuta UMKM yang bekerja sama dengan platform digital. Diharapkan dengan platform digital, omzet pedagang pasar bisa meningkat," kata Mendag Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
"Dengan bergabungnya platform digital, pedagang bisa memasarkan dan menyerbu pasar internasional. Termasuk pelaku usaha besar untuk membuka gerai di luar negeri," imbuh dia.
Mendag Zulkifli Hasan juga mengimbau pengelola pasar dan dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk turut menyosialisasikan dan mendorong program digitalisasi pasar rakyat kepada pengelola pasar, serta pedagang pasar. Tujuannya, untuk mempercepat program digitalisasi pasar rakyat di Indonesia.
"Tidak bisa dipungkiri, platform digital itu penting untuk mempertemukan penjual dan pembeli agar lebih mudah, efisien, omzetnya naik, dan banyak untung," kata Mendag Zulkifli Hasan.
Diharapkan digitalisasi perdagangan yang dilakukan di pasar rakyat dan pelaku UMKM menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan perekonomian di daerah dan meningkatkan omzet pedagang pasar.
"Selain itu, dapat membantu menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan pascapandemi," pungkas Mendag Zulhas.
Advertisement
Hanya dengan UMKM, Indonesia Bisa Bertahan dari Krisis
Dunia tengah menghadapi krisi pangan dan energi. Asal muasal krisis ini adalah perang antara Rusia dengan Ukraina. Indonesia perlu melakukan berbagai cara agar bisa terhindar atau keluar dari krisis yang tengah berlangsung ini.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, Indonesia perlu mengembangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi salah satu jalan hindari krisis pangan dan energi.
"Pembangunan ekonomi berkelanjutan ini jadi kata kunci setelah perang Rusia dan Ukraina yang berdampak ke harga komoditas," kata Teten Masduki, dalam sambutan Hari UMKM dan HUT Ke-77 RI, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Kerawanan pangan harus bisa dihindari. Agar tidak mengganggu tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. "Kenaikan harga komoditas ini berakibat pada kerawanan pangan dan ini yang harus kita waspadai," kata dia.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memberikan dukungan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
"Hanya melalui pengembangan UMKM Indonesia bisa bertahan dari krisis dengan dasar pada kekuatan atau potensi ekonomi daerah," kata dia.
Maka dari itu, pemerintah akan terus mendorong dan mengemangkan UMKM untuk masuk dalam ekosistem digital. Transformasi digital UMKM ini menjadi keharusan karena terbukti mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi.
"Transformasi ini mampu memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi," pungkas Teten Masduki.
