Liputan6.com, Washington, DC - Kasus penembakan massal telah menjadi "pandemi" tersendiri di Amerika Serikat. Para anak-anak dan remaja pun kerap menjadi sasaran. Masalah senjata api memang kerap memicu perdebatan sengit di AS antara kelompok progresif dan konservatif. Para konservatif berdalih hak senjata api telah dijamin konstitusi.
Berdasarkan survei terbaru, mayoritas warga Amerika Serikat kini setuju aturan senjata api yang lebih ketat.
Baca Juga
Advertisement
Dilaporkan VOA Indonesia, Sabtu (27/8/2022), sebagian besar orang dewasa di Amerika Serikat ingin agar undang-undang kepemilikan senjata api diperketat. Mereka juga menilai kekerasan bersenjata secara nasional telah semakin meningkat. Demikian hasil jajak pendapat baru yang mendapati dukungan publik yang luas terhadap berbagai kebijakan pembatasan senjata api, yang sebagian besarnya bahkan didukung oleh mayoritas pendukung Partai Republik dan pemilik senjata api.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh University of Chicago Harris School of Public Policy dan Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mendapati bahwa 71 persen orang Amerika mengatakan perlu adanya undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat. Sekitar separuh dari jumlah pendukung dalam jajak pendapat tersebut adalah pendukung Partai Republik, dan sebagian besar lainnya adalah pendukung Partai Demokrat serta mayoritas responden pemilik senjata api.
Jajak pendapat dilakukan antara tanggal 28 Juli hingga 1 Agustus 2022, setelah terjadinya serangkaian penembakan massal yang menelan korban jiwa, mulai dari insiden yang terjadi di sebuah toko eceran di New York, di sekolah dasar di Texas, hingga di parade Hari Kemerdekaan 4 Juli di Illinois. Lonjakan pembunuhan dengan senjata api pada tahun 2020 juga telah meningkatkan perhatian warga tentang masalah kekerasan senjata api.
Hak Senjata Api
Secara keseluruhan delapan dari 10 orang di Amerika Serikat menilai kekerasan senjata api telah meningkat di seluruh negeri, dan sekitar dua per tiga mengatakan kekerasan ini meningkat di negara bagian mereka, meskipun kurang dari separuhnya percaya kekerasan senjata api meningkat di komunitas mereka.
Pertanyaan tentang bagaimana mencegah kekerasan senjata api telah sejak lama memecah belah politisi dan banyak pemilih sehingga menyulitkan upaya mengubah undang-undang kepemilikan senjata api.
Pada Juni lalu, mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung AS memperluas hak memiliki senjata api, bahkan menyatakan bahwa membawa senjata api di depan umum untuk membela diri merupakan hak konstitusional warga AS.
Pada bulan yang sama, Presiden Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang keamanan senjata api bipartisan. Paket undang-undang ini disetujui setelah insiden penembakan yang menewaskan 19 siswa dan dua guru di SD Robb, kota Uvalde, Texas.
Paket undang-undang ini merupakan kompromi terukur dan aturan hukum yang paling signifikan untuk mengatasi kekerasan senjata api yang disetujui Kongres dalam beberapa dekade terakhir – sebuah indikasi betapa sulitnya menyelesaikan masalah ini.
Jajak pendapat ini juga menemukan bahwa mayoritas orang dewasa di AS menilai upaya mengurangi kekerasan senjata api dan melindungi kepemilikan senjata api sebagai isu-isu penting.
Advertisement
Pembatasan Bagi Pelaku KDRT
Nicole Whitelaw, 29, adalah seorang Demokrat dan pemilik senjata api yang tumbuh dengan olahraga berburu dan menembak sasaran di bagian utara New York dengan keluarganya yang sangat mendukung nilai-nilai Partai Republik.
Whitelaw, yang sekarang tinggal di Gulf Coast, Florida, mendukung sebagian pembatasan senjata api, seperti melarang orang yang dihukum karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk memiliki senjata api, serta undang-undang federal yang mencegah orang sakit jiwa membeli senjata api.
Namun, ia mengatakan bahwa pembatasan lain – seperti melarang penjualan senjata serbu AR-15 – merupakan langkah yang “terlalu jauh” dan mungkin tidak menyelesaikan persoalan. Whitelaw merujuk pada masa awal terjadinya pandemi virus corona di mana orang-orang memborong semua tisu kamar mandi. “Saya kira orang-orang kini mulai menimbun senjata api,” ujarnya, seraya menambahkan diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk membuat perubahan kecil dan mengkaji dampaknya.
Jajak pendapat AP-NORC juga mendapati bahwa sekitar tiga dari 10 warga AS mendukung aturan hukum yang mengizinkan orang membawa senjata api di depan umum tanpa izin. Sekitar 78 persen pendukung Partai Demokrat menentang hal ini. Namun, di antara para simpatisan Partai Republik, sebanyak 47 persen mendukung hal ini, sementara 39 persen lainnya menentangnya.
Periksa Latar Belakang
Jajak pendapat AP-NORC ini menunjukkan mayoritas warga AS mendukung beberapa kebijakan, antara lain: pemeriksaan latar belakang untuk setiap pembelian senjata api yang berlaku secara nasional, undang-undang yang mencegah orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa membeli senjata api, undang-undang yang mengizinkan pengadilan mencegah untuk sementara waktu pembelian senjata api oleh mereka yang dinilai berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, juga undang-undang yang menjadikan usia 21 tahun sebagai batas usia untuk bisa membeli senjata api, serta undang-undang yang melarang pembelian senjata api oleh mereka yang didakwa melakukan kekerasan domestik.
Selanjutnya, yaitu sekitar 59 persen – lebih mendukung larangan penjualan senjata serbu AR-15 dan senjata semi-otomatis lainnya; di mana dari jumlah itu, para pendukung Partai Demokrat lebih mendukung kebijakan itu (83 persen) dibandingkan pendukung Partai Republik (35 persen).
Jajak pendapat ini juga mendapati 85 persen warga Amerika menilai upaya mencegah penembakan massal merupakan hal yang luar biasa atau sangat penting.
Jumlah yang hampir sama juga mendorong upaya mencegah kekerasan senjata api. Tetapi 60 persen warga mengatakan merupakan hal penting untuk memastikan agar orang-orang dapat memiliki senjata api demi perlindungan diri.
Advertisement
