Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ini berkaitan dengan tingginya harga telur ayam di pasaran yang menyentuh Rp 31.000 per kilogram.
Menurutnya, harga telur ayam yang saat ini berlaku di pasaran jauh lebih tinggi dari harga normal. Ia pun mewanti-wanti Mendag Zulkifli Hasan.
Advertisement
"Kami melihat ini telur naik begitu signifikan, bahkan termahal dalam sejarah, Rp 31.000 (per kilogram)," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN, Rabu (24/8/2022).
Mendengar pernyataan itu, Mendag Zulkifli langsung menimpali. Secara tidak langsung, ia menyebut harga saat ini lebih rendah dari harga yang ia dapatkan saat baru menjabat sebagai Menteri Perdagangan sekitar 2 bulan lalu.
"Waktu saya jadi menteri Rp 32.000 (per kilogram)," kata dia singkat.
"Oh Rp 32.000, lebih tinggi lagi," balas Mufti.
Mufti Anam berharap, harga telur ini bisa diperhatikan secara serius oleh Mendag Zulkifli. Ia juga menyinggung pernyataan Mendag yang meminta persoalan harga telur ayam ini tak dibesar-besarkan.
"Nah kami harap ini bisa jadi pelajaran berharga dari menteri sebelumnya, mohon maaf, dalam bahasa jawa, meremehkan, terhadap situasi yang ada, sehingga (persoalan) berlarut (dampaknya) minyak goreng naik secara signifikan," ujar dia.
"Harapan kami soal telur ini bisa segera dituntaskan," tambahnya.
Mufti juga mengungkap kemungkinan dampak kepada masyarakat, utamanya pedang mikro dan kecil. Menurutnya, pedagang akan sulit menyesuaikan harga karena tingginya harga minyak goreng dan harga telur ayam.
"Tapi di sisi lain, kalau semakin turun nanti yang menjerit adalah peternak kita, (peternak ayam) petelur kita," ungkapnya.
Wanti-Wanti Inflasi
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina mewanti-wanti Mendag soal tantangan inflasi. Sektor pangan dengan kenaikan harga saat ini dinilai perlu segera direspons oleh berbagai tindakan dari Mendag Zulkifli.
"Masalah inflasi ini lebih tinggi di bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kenaikan harga terjadi di masyarakat, Pak Menteri harus rajin turun ke lapangan," kata dia.
"Karena memastikan supply dan perkiraan demand harus akurat, analisa lapangan harus tepat, jangan sampai menyatakan inflasi terkendali dengan suplai melimpah, padahal di lapangan demand menurun akibat daya beli turun," bebernya.
Di sisi lain, terkait kinerja keuangan yang menurun, Nevi meminta Mendag Zulkifli juga ikut memperhatikannya. Tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan publik pasca adanya pengungkapan kasus minyak goreng dan impor baja ilegal.
Advertisement
Kinerja Laporan Keuangan Kemendag Turun di 2021, Mendag: Gara-Gara Minyak Goreng
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut laporan keuangan Kementerian Perdagangan tahun 2021 mengalami penurunan dengan predikat wajar dengan pengecualian dari Badan Pengawas Keunagan (BPK). Ia menyebut ini akibat dari polemik minyak goreng.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Mendag mengatakan laporan keuangan Kemendag mendapat predikat wajar tanpa pengecualian selama 10 tahun. Namun, pada 2021 predikatnya menurun karena ada sejumlah catatan yang dikritisi oleh BPK.
"Nmaun atas laporan keuangan tahun 2021 Kemendag mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian, ini katanya garagara minyak goreng pak," kata dia dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
4 Catatan
Mengutip bahan paparannya, setidaknya ada empat catatan terhadap laporan keuangan tersebut. Mulai dari pencatatan persediaan berupa pasar hingga belanja perjalanan dinas.
Rinciannya, pada sisi pencatatan persediaan berupa pasar, BPK menyoroti soal saldo persediaan per 31 Desember 2021 berupa barang diserahkan kepada oemerintah daerah/kelompok masyarakat dengan nilai sebesar Rp 68.204.619.502 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Kemudian, terdapat pesediaan senilai Rp 207,5 miliar belum diserahkan kepada pemerinrah daerah/kelompok masyarakat. Lalu, kekurangan volume pada 41 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana Tuga Pembantuan senilai Rp 1,2 miliar.
BPK juga menyoroti Pengelolaan Aset BMN, yakni, terdapat aset peralatan dan mesin senilainRp 1,7 miliar yang belum dilakukan pemutakhiran inventarisasi aset. Serta, Pemanfaatan dan oenggunaan gedung pada Bappebti tidak ddidukung sengan perjanjian kerjasama/kontrak.
Selanjutnya, adanya perhatian pada Pengendalian atas pelaksanaan belanja perjalanan dinas dalam negeri belum memadai.
"(poin empat) Penatausahaan hibah langsung yang berasal dari bantuan luar negeri kepada Kementerian Perdagangan tidak sesuai dengan pedoman pelakaanaan dan oeneromaan dan penheluaran negara pada akhir tahun anggaran," beber Mendag Zulkili.
Advertisement
