Stok BBM Pertalite dan Solar Jakarta Cukup untuk 16 Hari

Pertamina juga terus mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran program subsidi tepat masih terus dibuka, masyarakat dapat mendaftar dari rumah, melalui online di website subsiditepat.mypertamina.id atau dengan mendownload aplikasi MyPertamina kemudia mendaftar melalui salah satu fitur di aplikasi tersebut.

Selain itu untuk mempermudah pendaftaran bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, dapat mengunjungi booth pendaftaran yang disediakan di SPBU Pertamina. Terdapat petugas yang akan membantu masyarakat untuk mendaftar secara langsung.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar produk dan berbagai layanan dari Pertamina, dapat menghubungi layanan Pertamina Call Center (PCC) 135 atau serta media sosial resmi @ptpertaminaniaga  @mypertamina dan @pertaminarjbb.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut angkat bicara perihal rencana harga BBM naik untuk subsisi jenis Pertalite. 

Menurut dia, bila ada kenaikan harga BBM harus diputuskan dengan sangat hati-hati, mengingat hal ini menyangkut hidup masyarakat.

Kehati-hatian agar saat harga BBM naik tidak menurunkan daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi hingga hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi saat menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta melansir Antara, Selasa (23/8/2022).

Sebelummya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menuturkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan.

Hal ini menjawab berbagai sinyal kenaikan harga BBM yang telah diberikan pemerintah sejak pekan lalu karena harga minyak dunia yang terus merangkak naik.

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata dia.

Menko Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah berulang kali memberikan sinyal keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibandingkan harga BBM dengan negara lain, harga di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Menko Luhut.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun.

Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp 600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp 600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Bahlil.

Dia pun menjelaskan skema subsidi BBM yang selama ini digunakan pemerintah tidak tepat sasaran. Justru lebih banyak dinikmati kalangan menengah.

Misalnya, kata Bahlil, pengguna kendaraan di atas 1.500 cc yang menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite. Makanya, pemerintah akan menata kembali skema subsidi.

"Ke depan kita akan tata subsidi supaya dikasih ke rakyat yang berhak menerima subsidi," kata Bahlil.

Dia meyakini, perubahan skema subsidi BBM ini bisa lebih berkeadilan. Para pelaku usaha UMKM bisa tetap kuat menghadapi tantangan di masa depan.

"Saya percaya ke depan UMKM akan kuat, negara akan kuat, penciptaan lapangan kerja terwujud dan kita akan jadi negara yang sejahtera," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak kepada masyarakat.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, terangnya, masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).

Oleh karena itu, luhut menegaskan bahwa pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

"Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global," terangnya.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” tambah Menko Luhut.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata dia

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.