Liputan6.com, Jakarta Ombudsman menghitung bila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter maka akan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,97 persen.
Dia menjelaskan jika berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam kajian ombudsman, serta menyikapi kondisi semakin menipisnya kuota BBM hingga akhir 2022, harga BBM naik akan sangat berdampak ke masyarakat. Salah satunya terhadap inflasi.
Advertisement
"Bila naik saja Rp 10 ribu per liter maka kontribusinya terhadap inflasi diprediksi 0,97 persen," ujar Anggota Ombudsman RI Hery Susanto di Jakarta, Kamis (25/8/2022)
Lembaga ini pun meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Alasannya, langkah kenaikan harga BBM dapat menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat.
"Opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini. Alasannya, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut inflasi," tegas dia.
Pemerintah perlu menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya.
"Covid baru saja mereda, ekonomi belum pulih, masyarakat sudah dibebani kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini menjadi persoalan di ranah publik," ujar Hery.
Dia menyampaikan bahwa Ombudsman menyarankan pemerintah agar cermat dalam menggali seluruh sumber pendapatan negara dan mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja dan transfer ke daerah.
Batasi Konsumsi BBM Subsidi
Pemerintah hendaknya menetapkan pembatasan kendaraan roda dua di bawah 250 cc dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat dan memakai BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar daripada langsung menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum yang menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
Pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga mesti melakukan edukasi dan konsultasi bagi masyarakat yang diprioritaskan mendapat BBM bersubsidi mengingat masih banyak masyarakat belum mengetahui atau mengerti tentang pendaftaran kuota BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan aktivitas pengisian BBM secara mobile ke lokasi-lokasi basis perekonomian masyarakat, semisal kelompok petani, nelayan, pedagang pasar, dan lain-lain karena ekonomi mereka masih rentan.
Kelompok itu juga sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang dinilai sangat membutuhkan BBM bersubsidi.
Ombudsman juga menyarankan supaya pemerintah mengoptimalkan pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan berbagai praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran.
Advertisement
Harga BBM Pertalite Naik, Inflasi Bisa Sentuh 8 Persen
Peningkatan angka inflasi bakal jadi dampak pasti dari kenaikan harga BBM Subsidi. Bahkan, kenaikan angka inflasi ini dipredikasi sulit untuk dikendalikan.
Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan tak ada cara yang bisa efektif menambal dampak tersebut.
"Tidak ada cara yg diperkirakan bisa efektif menahan lonjakan inflasi kalau BBM subsidi dinaikkan. Solusi terbaik adalah tidak menaikkan harga BBM subsidi," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/8/2022).
Piter melihat, kenaikan harga BBM seperti Pertalite mengerek inflasi di atas 6 persen. Bahkan prediksi Piter bisa mencapai 8 persen.
"Ketika itu terjadi daya beli masyarakat akan terpangkas, pertumbuhan ekonomi juga tertahan. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah sulit tercapai," ujarnya.
"Bagi pekerja dan kelompok masyarakat bawah kenaikan inflasi umumnya tidak diiikuti kenaikan gaji, Daya beli mereka akan terpangkas, kesejahteraan menurun," tambahnya.
Jika dihadapkan pada dua pilihan, Piter menyampaikan kalau pemerintah seharusnya memilih menambah subsidi ketimbang bertaruh dengan dampak menaikkan BBM.
"Kalau saya, sebaiknya pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, APBN masih bisa menanggung nya," ujar dia.
Tak akan Stagflasi
Piter menyebut, ketika inflasi naik, daya beli masyarakat akan terpangkas. Jika digabung dengan kenaikan suku bunga, akan menahan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
Kendati demikian ia tak menyebut Indonedia akan masuk ke stagflasi. Dimana kondisi perekonomian mengalami resesi sementara inflasi melonjak tinggi.
"Meskipun pertumbuhan ekonomi akan tertahan tapi saya perkirakan tidak akan sampai resesi. kenaikan suku bunga ini ditujukan untuk menahan lonjakan inflasi dengan mengurangi likuiditas di perekonomian," kata dia.
Dampak ini yang menurutnya tidak bisa terhindarkan jika pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi. Ia juga tak memprediksi berapa lama efek domino ini akan dirasakan masyarakat.
Advertisement
