Liputan6.com, Jakarta Para menteri Presiden Joko Widodo dikabarkan akan berkumpul sore ini di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membahas rencana harga BBM naik. Kabar ini diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyampaikan telah ada rencana untuk mengumpulkan para menteri kabinet. Tujuannya membahas berbagai dampak yang terjadi terkait dengan keputusan pemerintah menyoal harga BBM Subsidi.
Advertisement
Menteri Teten mengatakan, rapat yang akan digelar sore ini kemungkinan besar membahas mengenai dampak-dampak tersebut. Diketahui, UMKM menjadi salah satu yang akan terdampak.
"Ya hari ini akan ada rapat dengan Menko Perekonomian, sore nanti mungin ada kaitan untuk menyiapkan program-program perlindungan sosal termasuk juga dukungan bagi usaha mikro yang akan terdampak oleh meningkatnya ya harga pangan termasuk juga energi," papar dia kepada wartawan di Kemenkop UKM, Jumat (26/8/2022).
Sejalan dengan itu, bantalan sosial mengenai dmapak kebijakan soal BBM Subsidi ini juga tengah dirancang oleh pemerintah. Bahkan, disebut perlu diperkuat.
"Jadi saya kita sudah punya skema, seperti BPUM (Banpres Usaha Mikro) yang dari berbagai lembaga kajian, program itu sangat tepat dan bisa cukup menjadi bantalan untuk penyelamatan ekonomi tereutama yang usaha mikro," jelas dia.
Masih Dikaji
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi sampai 2 hari kedepan.
"Terkait dengan evaluasi (harga BBM) masih dilakukan dalam 1-2 hari ini," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8).
Hasil evaluasi tersebut kata dia akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Baru setelahnya akan diambil keputusan bersama antara pemerintah dengan kepala negara.
"Minggu ini akan kami laporkan kepada presiden, akan dilaporkan terlebih dahulu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.
Advertisement
3 Skema
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan hingga kini pemerintah masih mendiskusikan tiga skema bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Nantinya, hasil rapat akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Ya kita kita sedang diskusikan di antara para menteri. Nanti dilaporkan ke Bapak, kemudian baru disiapkan ya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/8/2022).
"Belum (diputuskan skema subsidi,)," sambungnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani pun memberikan tiga pilihan mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga energi global.
Pertama, menambah subsidi dan kompensasi yang jumlahnya mencapai Rp 698 triliun. Bila langkah ini yang ditempuh, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga Solar dan Pertalite.
"Pertama, subsidinya naik mendekati Rp 700 triliun," kata Sri Mulyani, Selasa 23 Agustus 2022.
Namun, jika harus menaikkan anggaran menjadi Rp 698 triliun, dia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat.
Mengingat subsidi energi tahun ini sudah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan pada awal yakni sebesar Rp 158 triliun.
Pilihan Kebijakan
Sejumlah menteri merapatkan barisan untuk membahas rencana subsidi BBM yang di dalamnya ada opsi kenaikan harga Pertalite dan Solar. kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat ini menyikapi membengkaknya subsidi energi.
Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede menjelaskan, banyak opsi yang dibahas dalam rapat tersebut.
"Bisa pembatasan, bisa kenaikan (harga BBM)," kata Raden di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/8/2022).
Salah satu kebijakan yang dibahas terkait penambahan bantalan sosial untuk masyarakat kelas bawah. Menurutnya jika pemerintah tidak menambah subsidi BBM, maka bantalan sosial akan ditambah. Sebaliknya jika subsidi BBM ditambah maka tidak ada tambahan untuk bantalan sosial.
"Kalau ada bansos, masa subsidi ditambah, pilih salah satu," kata dia.
Terkait sumber anggarannya, Raden mengatakan pemerintah masih punya anggaran yang cukup. "Ya diatur-atur, kalau subsidi bisa dihemat berarti bantalan sosial bisa ditambah" imbuhnya.
Namun dia memastikan tidak akan ada relokasi anggaran sektor atau program lain. "Menurut saya enggak (pemangkasan anggaran lain)," kata dia.
Raden mengatakan semua pilihan kebijakan saat ini masih dalam pembahasan. Hasil rapat ini nantinya akan dibawa ke meja presiden untuk diambil keputusan.
"Tentu nanti Presiden akan pilih dampak yang terbaik," kata dia.
Dia menegaskan semua pilihan kebijakan dibuat agar masyarakat kelas terbawah mengalami dampak yang minimal. "Jelas keputusan ini diambil untuk kelompok masyarakat yang terbawah," pungkasnya.
Advertisement
