Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN tak mampu menambal subsidi energi termasuk subsidi BBM tahun ini. Meski, dengan kondisi APBN yang terus mengalami surplus beberapa bulan belakangan.
Menkeu Sri Mulyani menilai dengan kondisi APBN surplus akibat keuntungan dari kenaikan harga komoditas, itu akan menambal beban subsidi. Bahkan, angka untung itu akan habis pada bulan depan setelah keluar hitungan pengeluaran subsidi dan kompensasi Pertamina dan PLN.
Advertisement
"APBN masih surplus tagihannya itu akan ke kami September atau Oktober, baru akan datang pada (setelah) audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sekitar bulan September. Makanya APBN kita akan adjusted yang surplus tadi akan langsung habis aja untuk bayar itu," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, ditulis Sabtu (27/8/2022).
Penjelasannya, alokasi subsidi energi sebesar Rp 502,4 triliun masih kurang dan perlu disiapkan penambahan Rp 195,6 triliun hingga akhir tahun. Jika, pola konsumsi masyarakat masih seperti saat ini, dimana subsidi BBM sebagian besar dinikmati orang kaya.
Ditambah dengan hitungan volume konsumsi yang ditetapkan pemerintah dibandingkan dengan konsumsi masyarakat imbas dari pertumbuhan ekonomi. Serta tren prediksi harga minyak dunia yang berkisar diatas USD 100 per barel.
"Ini yang akan kita sampaikan, hitung-hitungan yang disampaikan ke Presiden, karena kalau tadi Rp 195 triliun tidak disediakan tahun ini, maka akan ditagih 2023 (terhadap) APBN kita," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, ditulis Sabtu (27/8/2022).
Artinya, jika tak disiapkan sejak saat ini, angka ini masih akan ditagihkan keoada pemerintah kepada APBN 2023. Padahal posisinya tahun depan APBN perlu dijaga di posisi defisit 3 persen supaya menjadi lebih sehat.
Anggaran Tak Cukup
Pada posisi ini, Rp 195,6 triliun tambahan subsidi BBM ini memakan lebih dari setengah jumlah alokasi subsidi BBM dari alokaai dalam RUU APBN 2023 sebesar Rp 336,7 triliun. Dengan begitu, akan semakin memberatkan uang negara.
"Kita bisa bayangkan 2023 pasti anggaran subsidi kompensasi menjadi tak mencukupi, akan timbul persoalan sama akan ada snowballing effect," bebernya.
"Inilah situasi dari APBN kita, satu sisi kalau ditanyakan dengan oenerimaan negara nambah Rp 402 triliun pun tambah (beban subsidi) lpj 3 kilo, listrik, BBM itu gak akan mencukupi, seluruh windfall profit dipake semuanya nanti akan habis," tambah Sri Mulyani.
Pendapatan Negara
Pendapatan negara menjadi Rp 2.266,2 triliun di tengah tahun karena adanya lonjakan harga komoditas. Ini telah diatur melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022.
Dari sisi perpajakan, jumlahnya menjadi Rp 1.784 triliun, sementara bea dan cukai naik Rp 247 triliun sebab harga komoditas.
Kemudian, Pensapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami kenaikan dari Rp 335,6 triliun menjadi Rp 481,6 triliun. Naik sekitar Rp 146 triliun. Di sisi pendapatan, negara mengantongi kenaikan Rp 420 triliun dari kenaikan harga komoditas.
Advertisement
Subsidi BBM Jebol
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan subsidi energi termasuk Subsidi BBM akan habis pada Oktober 2022. Diketahui, jumlah subsidi energi tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun setelah adanya penambahan dari alokasi awal.
Ini bisa habis jika melihat pola konsumsi masyarakat saat ini. Dimana, terjadi tren peningkatan yang cukup besar apalagi yang mengkonsumsi Pertalite dan Solar.
"Ini jadi persoalan, Rp 502 triliun akan habis di bulan Oktober," ungkapnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).
Sri Mulyani menjelaskan dengan adanya pemulihan ekonomi saat ini, yang juga mendorong tingkat konsumsi masyarakat, akan melampaui dari alokasi yang ditetapkan. Hingga saat ini, konsumsi Solar sudah mencapai 63 persen dari alokasi, dan Pertalite sudah 43 persen dari alokasi.
Mengutip data Kementerian ESDM dan BPH Migas, pada akhir tahun konsumsi solar akan mencapai 17,44 juta kilo liter (KL). Ini setara 115 persen dari kuota yang sudah dianggarkan pemerintah.
Sementara untuk Pertalite, mengacu data konsumsi 8 bulan kebelakang diprediksi mencapai 29,07 juta KL di akhir tahun. Ini setara 126 persen dari kuota yang disiapkan pemerintah.
"Kalo kita asumsikan volume dari konsumsi (Solar) mengikuti 8 bulan terakhir dengan 1,5 juta KL perbulan, kuota itu akan habis di bulan Oktober, demikian juga dengan Pertalite (kuota) 23,05 juta KL akan habis pada Oktober kalau konsumsi di 2,4 atau 2,5 (juta KL) per bulan," paparnya.
