Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia terus dipacu oleh pemerintah, baik melalui regulasi ataupun insentif. Bahkan, beberapa pabrikan roda empat di Tanah Air, sudah banyak yang meluncurkan beragaram model elektrik, seperti hybrid, plug-in hybrid (PHEV), ataupun baterai murni.
Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkap, kehadiran kendaraan listrik berbasis baterai ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi impor bensin yang saat ini telah mencapai 40 hingga 50 persen.
Advertisement
“Kebijakan untuk energi nasional yaitu mengurangi impor bensin yang sekarang itu sudah 40-50 persen, itu salah satunya dengan kendaraan listrik, khususnya motor listrik,” kata Djoko di Kawasan Industri, seperti disitat dari Antara, ditulis Minggu (28/8/2022).
Lanjutnya, kendaraan listrik memang bisa menjadi solusi atas permasalahaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
“Kendaraan listrik bisa menghemat subsidi sekitar 0,6 triliun per tahun. Tapi kita tahu bahwa sekarang BBM itu naik harganya di internasional, angkanya bisa mencapai subsidinya itu Rp 500 triliun, ini (data) dibuat pada tahun 2020 sebelum harga BBM naik,” katanya.
Target
Menurut Djoko, pemerintah sebetulnya memiliki target untuk tidak impor bensin lagi pada tahun 2027, namun kemungkinan target tersebut mundur hingga 2030 karena hambatan pandemi.
“Kalau kita lihat angkanya sudah 21 ribu kendaraan (listrik) dan kita punya target 100 ribu (kendaraan listrik) di tahun ini. Tentunya itu (kehadiran kendaraan listrik) akan mengurangi nanti di 2025-2030 sekitar 300 ribu barrel oil per day. 300 ribu barrel bensin akan berkurang, otomatis kan subsidinya akan berkurang,” kata Djoko.
Sementara itu jika dilihat dari sisi masyarakat, ia mengatakan dapat melakukan penghematan biaya bahan bakar sekitar Rp100 ribu per bulan untuk motor listrik dan Rp320 ribu per bulan untuk mobil listrik.
Advertisement
