Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 kepada 16 juta pekerja. Adapun bantuan hanya diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
"Bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak Rp600 ribu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).
Baca Juga
Advertisement
Dia menyampaikan, bantuan sebesar Rp 600.000 ini akan dibayarkan sekali kepada masing-masing penerima manfaat. Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun.
"Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ujarnya.
Sri menjelaskan bahwa subsidi ini merupakan bagian dari bantuan sosial (bansos) tambahan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk bantalan sosial tambahan ini sebesar Rp24,17 triliun.
"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," jelas Sri.
Selain untuk subsidi gaji, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta penerima manfaat. Mereka akan mendapatkan Rp 600.000 yang dibayarkan sebanyak dua kali.
"Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu, Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun," jelas Sri.
Wacana Harga BBM Naik
Diberitakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi lebih banyak dinikmati masyarakat mampu, di tengah wacana kenaikan harga BBM. Saat ini, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar diprediksi bakal naik dalam waktu dekat.
Sri Mulyani menjelaskan, menurut data sejak Juli 2022, terlihat pola konsumsi BBM subsidi. Hasilnya, banyak masyarakat yang relatif mampu ternyata mengonsumsi BBM subsidi.
Sri menyampaikan, subsidi energi yang telah ditambah menjadi Rp502,4 triliun tersebut berisiko kurang seiring dengan kuota BBM yang semakin tiris serta tingginya harga minyak. Ia juga mengungkapkan mengenai siapa yang biasanya menikmati anggaran subsidi yang sebetulnya subsidi ini untuk golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya, siapa yang menikmati anggaran subsidi ini?” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari akun Instagram-nya @smindrawati, Senin (29/8/2022).
"Dari data yang ada, ternyata BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu. Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan," ujar Sri menambahkan.
Sri Mulyani menilai jika anggaran sebesar itu untuk subsidi energi akan lebih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.
"Di sisi lain, anggaran sebesar Rp502,4 triliun untuk subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran. Untuk itu, kebijakan subsidi dan kompensasi akan disesuaikan agar APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Advertisement
