Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membagikan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun dalam rangka pengalihan subsidi BBM. Namun, Sri menolak menjawab apakah harga BBM akan naik usai bantuan tambahan digelontorkan.
Dia mengaku hanya diperintahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengumumkan penambahan bansos. Jokowi belum memberikan instruksi soal keputusan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga
Advertisement
"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan Bapak Presiden hari ini. Jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," jelas Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022).
Adapun sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. Sri menjelaskan masing-masing penerima manfaat diberikan Rp 600.000 yang akan disalurkan sebanyak dua kali.
"Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp 12,4 trilun," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan diberikan subsidi upah. Nantinya, masing-masing penerima manfaat mendapat Rp 600.000.
"Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun," ujar Sri.
"Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya (petunjuk teknis) sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," sambungnya.
Alokasi Anggaran Subsidi Rp 502 T
Dia menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan menerbitkan aturan di mana 2 persen dari dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) diberikan untuk subsidi transportasi.
Bantuan ini diberikan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan tambahan perlindungan sosial.
"Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun," ucap Sri Mulyani.
Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.
Advertisement
