Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal APBN yang seringkali masib dibelanjakan produk impor, sehingga hal itu tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Jokowi pun kembali mengucapkan kata "bodoh".
Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).
Advertisement
Jokowi menegaskan, dengan adanya sistem KKP Domestik ini diharapkan bisa mendorong belanja Pemerintah Pusat, Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
"Jangan sampai saya sudah berpesan betul-betul sangat lucu sekali. Bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh Pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," kata Jokowi.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul pertama, namun regulasinya telat alias kebingungan mengikuti perkembangan tersebut dan ini terjadi disemua negara.
"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibidang ekonomi, artinya kita tidak ketinggalan amat," ujarnya.
Jokowi meminta kepada Gubernur Bank Idnonesia dan juga perbankan utamanya Himbara (Himpunan Bank Negara) agar benar-benar mendampingi, mengawal kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi percepatan pembayaran.
"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita. Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk dalam negeri," ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar QRIS bisa dikoneksikan antar negara sehingga memudahkan UMKM, dan memudahkan dunia pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand dan semua negara asia.
"Dan diharapkan terjadi efesiensi kita tidak hanya menjadi pasar, dan tidak hanya menjadi pengguna tapi kita memiliki platform aplikasi yang bisa nanti penggunanya semakin banyak," pungkasnya.
Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Jokowi: Indonesia Tak Ketinggalan Amat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022). Jokowi mengatakan, peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menjadi bukti bahwa Indonesia tak tertinggal dengan perkembangan ekonomi digital.
"Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS QR Code Indonesian standart yang diluncurkan oleh Bank Indonesia," kata Jokowi saat peluncuran sebagaimana dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Senin.
"Bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat," sambungnya.
Dia meminta Gubernur Bank Indonesia dan perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara) untuk mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah agar segera masuk ke sistem KKP domestik. Sehingga, terjadi kecepatan pembayaran.
"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat dikoneksikan antarnegara. Hal ini untuk memudahkan pelaku UMKM dan dunia pariwisata Indonesia berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand maupun semua negara ASEAN.
"Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna. Tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tutur Jokowi.
Advertisement
Meningkatkan layanan sistem belanja pemerintah
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa keberadaan KKP domestik dan QRIS Antarnegara ini merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah.
Dia menuturkan bahwa KKP domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah dalam Semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Adapun gerakan ini dicanangkan oleh Jokowi pada 25 Maret 2022 di Bali.
Pengembangan KKP domestik juga merupakan bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yaitu, penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
"Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," pungkas Luhut dalam sambutannya.
