Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin sebesar Rp 24,17 triliun. Kementerian Keuangan menegaskan anggaran tersebut bukan berasal dari pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang senilai Rp 502,4 triliun.
Sebaliknya, anggaran tersebut berasal dari tambahan yang diminta pada 19 Mei 2022 lalu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 18,6 triliun yang telah disahkan lewat Perpres No 98 tahun 2022 pada pertengahan tahun ini. Ada juga tambahan anggaran dari anggaran cadangan pemerintah.
Advertisement
"Anggaran yang diberikan ini tambahan dari DPR dan cadangan lainnya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata di komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).
Sebenarnya kata Isa, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp 22 triliun. Sedangkan sisanya Rp 2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Yang kita siapkan Rp 22 triliun sebenarnya dan uangnya sudah ada. Sisanya dari Pemda (Rp 2,17 triliun)," kata dia.
Isa menjelaskan bantuan sosial ini berikan sebagai bagian perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Ini tak lain sebagai dampak konflik global yang berdampak yang mulai dirasakan masyarakat.
"Harga-harga susah naik dan ini perhatian pemerintah. Kenaikan harga pangan ini kan sudah sampai dirasakan masyarakat," kata dia.
Tengah Dibutuhkan
Saat ditanya terkait hubungannya dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Isa tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Dia hanya menyebutkan tambahan bansos ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat.
"(Dengan) ini apakah BBM mau dinaikan atau tidak yang pasti ini jadi kebutuhan untuk membantu rakyat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum menemukan titik terang. Namun Pekan ini pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
"Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).
Sri Mulyani menjelaskan sebanyak Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima manfaat (KPM) yang ada di seluruh Indonesia. Tambahan bansos ini diberikan dalam rangka pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Jadi 20,65 juta tersebut akan dapat anggaran Rp 12,4t triliun," kata dia.
Advertisement
16 Juta Pekerja
Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta. Bantuan yang diberikan Rp 600 ribu dengan satu kali pembayaran.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemda menyisihkan 2 persen dari total DAU dan DBH-nya untuk digunakan untuk subsidi di sektor transportasi.
"Pemda dengan menggunakan 2 persen dari DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun untuk bantu sektor transportasi dan tambahan bansos," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8).
Sri Mulyani menjelaskan total anggaran yang dialokasikan dari DAU dan DBH dari Pemda sebesar Rp 2,17 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada angkutan umum, tukang ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambah.
"DAU dan DBH di dalam rangka membantu sektor transportasi dari angkutan umum, sampai ojek dan nelayan serta untuk perlinsos tambahan," kata dia.
