Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Jayapura, Papua. NIB tersebut nantinya dapat dipakai oleh pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha di perbankan.
Namun, Jokowi tak ingin para pelaku usaha sembarang mengajukan pinjaman ke bank. Sebab bila tak hati-hati, uang modal tersebut bisa saja nantinya memberatkan sang peminjam.
Advertisement
"Tapi, saya titip hati-hati, yang namanya pinjam ke bank itu hati-hati. Harus dikalkulasi, harus dihitung yang detil, jangan sampai keliru ngitung," seru Jokowi dalam siaran pers melalui video di YouTube saat membagikan NIB ke palaku UMKM di Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
"Karena itu bukan duit bapak/ibu semua, itu duitnya bank yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, yang harus diangsur setiap bulannya," imbuh dia.
RI 1 pun meminta pelaku usaha menghitung kebutuhan dana secara cermat. Sehingga pengajuan pinjamannya tidak sampai melebihi batas hanya untuk hal-hal di luar bisnisnya.
"Kalau sudah pinjam hati-hati, pinjam dapat Rp 50 juta, jangan sekali-kali separuhnya beli untuk sepeda motor, atau pinjam Rp 200 juta, Rp 100 jutanya untuk beli mobil," kata Jokowi.
"Sekali-kali jangan dipakai yang namanya uang bank untuk beli barang-barang kenikmatan dan kemewahan seperti itu, ndak. Harus semuanya untuk modal kerja, untuk modal investasi, untuk modal usaha, 100 persen dipakai," tegasnya.
Tidak Melarang Punya Mobil
Itu bukan berarti Jokowi melarang pengusaha UMKM punya motor dan mobil pribadi. Hanya saja, ia meminta uang untuk itu tidak diambil dari modal usaha langsung.
"Karena teman-teman saya dulu saat saya masih UMKM, banyak yang jatuh dan enggak bisa bangun karena keliru ngitung, kemudian pinjam untuk beli mobil. Senangnya hanya 6 bulan. Enggak bisa nyicil bank, enggak bisa nyicil ke dealer. Mobilnya diambil, banknya juga bermasalah," tuturnya.
"Sekali lagi, gunakan pinjaman bank itu untuk semuanya total modal usaha, modal kerja, modal investasi," pungkas Jokowi.
Advertisement
BLT BBM Mulai Dibagikan, Presiden Jokowi Berharap Daya Beli Masyarakat Meningkat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai diberikan hari ini. Penyaluran BLT sebesar Rp 600 ribu itu dimulai dari kantor pos Kabupaten Jayapura.
"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu, dan diberikan dua kali. Rp 300 ribu, Rp 300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura," kata Jokowi di Papua, Rabu (31/8/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sasaran BLT subsidi BBM tersebut adalah 20,65 juta warga Indonesia. Harapannya, menurut Presiden Jokowi agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik.
"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," kata Presiden Jokowi.
Selain itu pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menuturkan, sebanyak 16 juta pekerja yang bergaji Rp 3,5 juta per bulan juga mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu.
"Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 jutapenerima manfaat juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja. Juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," kata Jokowi.
