Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir optimistis PT Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan sosial sebagai tambalan kenaikan BBM Subsidi. Alasannya ada penglaman dalam penyaluran bansos yang dilakukan sebelumnya.
Ini disampaikan Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022) akan berjalan tepat sasaran dan waktu.
Advertisement
"Saya optimistis PT Pos Indonesia sebagai ujung tombak penyaluran dan berpengalaman dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako beberapa waktu lalu mampu menjalankan amanah ini dengan tepat sasaran dan tepat waktu," ujar Erick, dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).
Menurutnya, BLT ini penting, agar daya beli masyarakat tetap terjaga seiring dengan kecenderungan kenaikan harga akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda.
Erick hadir di ujung timur Indonesia itu untuk mendampingi Presiden Jokowi yang menyerahkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per orang selama empat bulan.
Dengan setiap orang menerima RP 600 ribu, pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali. Acara penyaluran bantuan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
"Pengalaman kerjasama yang dilakukan PT Pos Indonesia, baik dengan Himbara saat menyalurkan BLT ketika pandemi COVID-19, atau Kementerian Sosial untuk menyebarkan bansos lainnya membuat mereka memiliki cara yang efektif dan efisien. Karena ini tugas negara dan penyaluran harus cepat terselesaikan, hingga kini penyaluran semua bantuan yang sudah dilakukan PT Pos hampir mencapai 100 persen," tambah Erick.
Kesiapan Pos Indonesia
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi menyatakan kesiapan BUMN yang dipimpinnya untuk mengemban amanah sekaligus tugas negara ini. Koordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh.
"Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang dan kami langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM," ujar Faizal R Djoemadi.
Tiga Cara Ia menambahkan ada penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama, mengambilnya di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.
Kedua, menyalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Ketiga, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).
"Kami targetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya. Oleh karena itu, kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar. Atau Pemda, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan tentara agar penyaluran bisa cepat," ujarnya.
Advertisement
Mulai Sebar BLT di Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada sejumlah penerima di Kabupaten Jayapura, Papua.
Masing-masing penerima mendapat total uang tunai Rp 600 ribu yang akan dibagikan dalam 4 bulan selama dua kali.
"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan. Per bulannya diberikan Rp 150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu dan diberikan dua kali. Rp 300 ribu," terang Jokowi dalam siaran video YouTube, Rabu (31/8/2022).
Jokowi menekankan, maksud pemberian BLT BBM Rp 600 ribu ini agar masyarakat siap menghadapi fakta bahwa harga BBM naik. Adapun kenaikan harga sejumlah jenis bahan bakar kini tinggal menunggu waktu saja diumumkan pemerintah.
"Agar daya beli masyarakat terjaga, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," imbuh Jokowi.
Anggaran Rp 24,4 Triliun
Adapun total anggaran yang dipersiapkan untuk program bantuan sosial (bansos) tunai imbas kenaikan harga BBM ini mencapai Rp 24,17 triliun.
Berdasarkan program yang disusun Kementerian Keuangan, BLT Rp 600 ribu akan diberikan kepada total 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.
Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliiun.
"Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 juta penerima manfaat juga diberikan subsidi BBM subdisi bagi para pekerja, juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," pungkas Jokowi.
Advertisement
