Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengatakan rasionalisasi harga BBM bisa menjadi salah satu kebijakan untuk penggunaan anggaran subsidi yang tepat sasaran.
Faktanya, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah kelompok masyarakat mampu.
Advertisement
"Informasi yang kita dapatkan dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20% dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan solar hanya dinikmati sekitar 5% dari kelompok masyarakat miskin dari total pengguna subsidi. Artinya memang tidak tepat sasaran subsidi selama ini," kata Rosdiana.
Sementara, anggaran negara untuk subsidi BMM selalu melonjak.
Data Kementerian Keuangan menyebut kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp502,4 triliun. Sejak 2018 hingga 2022 subsidi melonjak, dari Rp130-Rp140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun.
"Mungkin ini moment rasionalisasi harga karena ada pengurangan subsidi, supaya yang mendapat subsidi benar-benar mereka yang membutuhkan," ujar Rosdiana.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
"Harapan kita, kalau ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh, dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," ujar Rosdiana.
Rosdiana mengatakan, penyesuaian harga BBM bisa memicu inflasi. Harga-harga akan naik. Masyarakat menengah ke bawah akan terdampak. Namun, kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.
"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah, sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," katanya.
Menunggu Waktu
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan harga BBM akan naik dalam beberapa waktu kedepan. Namun mengenai waktu pasti masih menunggu pengumuman langsung dari Presiden Joko Widodo.
Luhut menyebut, kenaikan harga BBM sudah melalui tahap kajian dan penghitungan yang matang, untuk itu masyarakat diminta tenang dan menerima apapun yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
Disamping itu, Luhut juga menegaskan jika bantuan BBM terhadap masyarakat dan para pekerja harus tepat sasaran, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"kita sudah hitung dengan cermat dan tentu ada waktunya nanti akan di situ (harga BBM naik), tapi kalau kita biarkan terus kan tidak bagus, tapi presiden memerintahkan kami untuk cermat supaya rakyat menerima nanti bantuan langsung tepat sasaran," kata Luhut saat pembukaan Simposium dan Expo UMKM Binaan Pesantren di Banyuwangi, Kamis (1/9/2022).
Menurut Luhut persoalan BBM merupakan sebuah tanggung jawab bersama, persoalan ini juga merupakan sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama, mulai masyarakat dan pemerintah harus kompak untuk mendukung.
"Saya ingin digarisbawahi, ini masalah kita, seperti kita menghadapi Covid-19, masalah dunia, masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak, jangan ada bicara pemerintah tidak paham, kami sangat paham masalah ini dan mengerti sampai detail apa yang kami harus lakukan, dan siapa berbuat apa, bagaimana menahan inflasi, bagaimana teknis mengerjakan inflasi pangan dan seterusnya, kami sangat paham," tegas Luhut.
Advertisement
