5 Tanggapan Tokoh Nasional Terkait Rencana Kenaikan Harga BBM

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah terus mengalami inflasi, utamanya komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas lain, sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi umum.

"Perlu juga diperhatikan adalah bagaimana perkembangan pada komunitas harga yang diatur oleh pemerintah, ini juga perlu mendapat perhatian, terutama kepada kelompok untuk bensin dan bahan bakar rumah tangga," kata Kepala BPS Margo Yuwono, dalam keterangan pers, Kamis 1 September 2022.

Pergerakan harga BBM terutama untuk bensin pada 1 April 2022 terjadi kenaikan dan hingga kini belum ada kenaikan lagi jika dilihat dari trennya.

"Ini menjadi penting untuk perkembangan inflasi karena komoditas ini memberikan multiplier dalam ekonomi yang cukup besar, kalau BBM naik akan menyebabkan harga-harga di beberapa sektor lain juga akan meningkat dan berdampak kepada inflasi," ujarnya.

Sama halnya, untuk harga yang diatur oleh pemerintah seperti tarif listrik di Agustus mengalami peningkatan, dan andil nya itu kepada inflasi sebesar 0,04 persen.

Kemudian, di bahan bakar rumah tangga yang harganya diatur pemerintah juga mengalami peningkatan harga dibanding tahun yang lalu secara tahunan, dan andilnya kepada inflasi sebesar 0,28 persen.

"Ini menjadi penting untuk dilihat terutama Komoditas BBM karena ini juga berpengaruh kepada pergerakan harga-harga di sektor lain kedepannya," katanya.

Di sisi lain, pergerakan harga beras dan telur ayam ras memiliki andil yang cukup besar kepada inflasi. Kedua komoditas ini menurut Margo penting untuk diperhatikan, karena selain bobotnya besar dalam inflasi, kedua komoditas ini pergerakan harganya perlu diperhatikan dari waktu ke waktu.

"Di bulan Agustus ini harga beras itu sedikit mengalami peningkatan dan ini memberikan andil kepada inflasi itu sebesar 0,016 persen di bulan Agustus 2022," jelas dia.

Sedangkan untuk telur ayam ras ini kalau dilihat di bulan Agustus, pergerakan harganya juga mengalami peningkatan. Di bulan Agustus ini rata-rata harganya Rp 29.014 per kg dan ini memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,022 persen.

Presiden Partai keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Syaikhu menyebut, kenaikan harga hanya akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya!" tegas Syaikhu dalam keterangannya.

Menurut Syaikhu, pihak yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," tegas Syaikhu.

Kenaikan harga pangan dan energi, lanjutnya, akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. “Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin,” kata dia.

Apalagi, Syaikhu mengingatkan saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan.

Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan harga BBM akan naik dalam beberapa waktu kedepan. Namun mengenai waktu pasti masih menunggu pengumuman langsung dari Presiden Joko Widodo.

Luhut menyebut, kenaikan harga BBM sudah melalui tahap kajian dan penghitungan yang matang, untuk itu masyarakat diminta tenang dan menerima apapun yang telah menjadi kebijakan pemerintah.

Disamping itu, Luhut juga menegaskan jika bantuan BBM terhadap masyarakat dan para pekerja harus tepat sasaran, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

"kita sudah hitung dengan cermat dan tentu ada waktunya nanti akan di situ (harga BBM naik), tapi kalau kita biarkan terus kan tidak bagus, tapi presiden memerintahkan kami untuk cermat supaya rakyat menerima nanti bantuan langsung tepat sasaran," kata Luhut saat pembukaan Simposium dan Expo UMKM Binaan Pesantren di Banyuwangi.

Menurut Luhut persoalan BBM merupakan sebuah tanggung jawab bersama, persoalan ini juga merupakan sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama, mulai masyarakat dan pemerintah harus kompak untuk mendukung.

"Saya ingin digarisbawahi, ini masalah kita, seperti kita menghadapi Covid-19, masalah dunia, masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak, jangan ada bicara pemerintah tidak paham, kami sangat paham masalah ini dan mengerti sampai detail apa yang kami harus lakukan, dan siapa berbuat apa, bagaimana menahan inflasi, bagaimana teknis mengerjakan inflasi pangan dan seterusnya, kami sangat paham," tegas Luhut.

Disinggung mengenai stok ketersediaan BBM secara nasional, Luhut menjawab jika masyarakat tak perlu cemas dan panik untuk mendapatkan BBM.

"Tidak usah khawatir, tidak akan ada kekurangan, semua cukup disiapkan pemerintah, jangan dengarkan rumor, dengarkan pemerintah, pemerintah akan memberikan yang terbaik kepada rakyat, itu instruksi dari Presiden Joko Widodo," cetusnya.

Kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga sudah menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sesuai apa yang dikatakan Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah dapat menghitung dampak rencana kenaikan harga BBM jika nantinya akan terealisasikan.

"Kalkulasi dampak yang harus diperhitungkan bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi untuk masyarakat," ujar Puan di Nusa Dua, Badung, Bali.

Tidak hanya itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga meminta agar pemerintah juga dapat mencermati rencana kenaikan harga BBM dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan dengan cara yang baik dan tepat kepada masyarakat serta, diperlukannya kegiatan gotong-royong dan bekerja sama dengan pihak lainnya.

"Jadi jangan sampai saat ingin melakukan kenaikan harga BBM tidak ada sosialisasi yang baik," jelas Puan Maharani.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa pemerintah masih mengkalkulasi harga bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Dia menyampaikan kalkulasi dilakukan dengan penuh kehati-hatiaan.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya," jelas Jokowi di Papua.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini membuat kabar kenaikan harga BBM semakin kuat. Jika pun benar-benar disesuaikan, sebetulnya ini bukanlah langkah baru yang pernah diambil Jokowi.

Menurut catatan Liputan6.com, Presiden Jokowi setidaknya pernah tujuh kali mengubah harga BBM bersubsidi sejak dia menjabat pada 2014 lalu. Namun, jumlah ini seiring dengan dinamika di awal periode kedua dia menjabat.

Kemudian, belum termasuk juga dengan hitungan peralihan BBM penugasan dari Premium ke Pertalite yang sama-sama mengalami penyesuaian harga.