Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapan terkait Kepulauan Tanimbar di Maluku yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), namun tidak masuk ke dalam lumbung strategis pangan nasional.
Dia menjelaskan bahwa pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi.
Advertisement
"Penghitungan, pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, jadi kelompok-kelompoknya ada, pelabuhannya ada di mana semuanya ada," kata Jokowi di Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022).
"Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan," sambungnya.
Dia menyebut bahwa banyak potensi produksi di Kepulauan Tanimbar yang diserap untuk kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Jokowi, hal tersebut justru lebih baik dilakukan karena manyangkut gizi anak-anak di daerah.
"Kita melihat potensi di sini juga telah banyak terserap oleh kebutuhan lokal, saya kira enggak ada masalah," ujar dia.
Tak Semua Produk Pangan Harus Diekspor
Jokowi menekankan bahwa tak semua produksi pangan di Kepulauan Tanimbar harus diekspor. Terlebih, apabila produksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat daerah.
"Tidak harus itu ekspor, tidak, asal konsumsi masyarakat bisa lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah," ucap dia.
"Jangan semuanya di ekspor, tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu," imbuh Jokowi.
Advertisement
Jokowi Ingatkan Warga Uang Bantuan Jangan Dibelikan Baju Baru
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan BLT Produktif kepada masyarakat di Kantor Pos Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022).
Dia mengingatkan masyarakat agar uang bantuan yang diberikan pemerintah tidak dipakai untuk hal-hal yang konsumtif.
"Ingat ya, bantuan ini jangan dibelikan handphone. Jangan juga dibelikan baju baru," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.
Adapun nilai BLT BBM yang diberikan Jokowi sebesar Rp600.000 untuk empat bulan. Jokowi berharap bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat.
"Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini di Saumlaki. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa harga BBM masih dikalkulasi. Dia menyampaikan semua perhitungan dan kalkulasi terkait BBM akan diberikan hari ini.
"Semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan diserahkan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," tutur Jokowi.
