Liputan6.com, Jakarta Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya (UPR), Hendrik Segah menilai langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN merupakan pilihan paling rasional.
Dia mengatakan kebijakan bisa membuat pembiayaan untuk sektor yang lebih penting menjadi meningkat, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Advertisement
"Penyesuaian harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar, habis anggaran hanya tersedot ke situ” ujar Hendrik Segah.
Hendrik berkata saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan pemerintah. Kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.
Selain itu, subsidi yang diberikan Pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya.
Dia menyontohkan, seperti Pertalite yang saat ini untuk Kalimantan Tengah dijual dengan harga Rp7.650. Sementara harga keenomiannya mencapai Rp14.450. Artinya, Pemerintah harus mensubsidi Rp6.800 per liter.
Oleh sebab itu, dia sepakat apabila subsidi BBM yang sedemikian besar itu dialihkan ke sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil.
"Lebih baik dananya untuk membangun memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” tegas dia.
Meski demikian, ia juga menilai bahwa subsidi pun masih diperlukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang membutuhkannya.
"Ini juga menjadi PR bagi Pemerintah beserta jajaran terkait, harus dicari skema supaya subsidi tepat sasaran. Aturan dan penegakannya di lapangan tentu juga harus konsisten,” tandasnya.
Sementara menanggapi akan diberikannya bantuan sosial dari pemerintah kepada beberapa kelompok masyarakat, Hendrik Segah menilai hal tersebut secara normatif sangat positif.
"Karena memang harus kita akui, penyesuaian harga BBM ini pasti akan membawa impact bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu,” ujarnya.
Tunggu Pengumuman Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan harga BBM akan naik dalam beberapa waktu kedepan. Namun mengenai waktu pasti masih menunggu pengumuman langsung dari Presiden Joko Widodo.
Luhut menyebut, kenaikan harga BBM sudah melalui tahap kajian dan penghitungan yang matang, untuk itu masyarakat diminta tenang dan menerima apapun yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
Disamping itu, Luhut juga menegaskan jika bantuan BBM terhadap masyarakat dan para pekerja harus tepat sasaran, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"kita sudah hitung dengan cermat dan tentu ada waktunya nanti akan di situ (harga BBM naik), tapi kalau kita biarkan terus kan tidak bagus, tapi presiden memerintahkan kami untuk cermat supaya rakyat menerima nanti bantuan langsung tepat sasaran," kata Luhut saat pembukaan Simposium dan Expo UMKM Binaan Pesantren di Banyuwangi, Kamis (1/9/2022).
Menurut Luhut persoalan BBM merupakan sebuah tanggung jawab bersama, persoalan ini juga merupakan sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama, mulai masyarakat dan pemerintah harus kompak untuk mendukung.
"Saya ingin digarisbawahi, ini masalah kita, seperti kita menghadapi Covid-19, masalah dunia, masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak, jangan ada bicara pemerintah tidak paham, kami sangat paham masalah ini dan mengerti sampai detail apa yang kami harus lakukan, dan siapa berbuat apa, bagaimana menahan inflasi, bagaimana teknis mengerjakan inflasi pangan dan seterusnya, kami sangat paham," tegas Luhut.
Advertisement
