Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan dan harga BBM Subsidi untuk nelayan. Jaminan ini sebagai antisipasi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi.
KKP berkomitmen untuk terus mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Advertisement
“Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi mengutip keterangan resmi, Jumat (2/9/2022).
Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, KKP akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.
“Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden. Kita carikan solusi solar harga khusus untuk industri,” ujarnya.
Zaini menyebutkan untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini akan terus memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.
“Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silakan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut,” katanya.
Tekan Harga Solar Khusus Industri
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Menurutnya harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha.
“Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan,” bebernya.
Selain permasalahan BBM, pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.
Hadir pada kunjungan kerja tersebut Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Advertisement
Pemerintah Belum Naikkan BBM
Kepastian kenaikan harga BBM subsidi ternyata masih belum diputuskan pemerintah. Sementara, beberapa harga lainnya sudah mulai menyesuaikan harga lebih dulu.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan pemerintah memang sedang dalam kondisi serba sulit. Namun, ia meminta, jika rencana kebijakan ini belum bersifat final, tak perlu lebih dulu disampakkan ke publik.
"Harusnya jangan dulu disampaikan ke publik kalau belum jelas (kepastian harga BBM subsidi)," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Kenaikan Harga BBM versus Stabilitas Makro Ekonomi', Kamis (1/9/2022).
Pemerintah Bingung
Menurutnya, kebingungan pemerintah tercermin dari dua pilihan. Pertama, mengenai upaya menjaga daya beli masyarakat ditengah tantangan termasuk rencana kenaikan BBM Subsidi. Kedua, beban subsidi terhadap APBN imbas dari kenaikan harga minyak dunia.
"Tekanan ini sebetulnya sejak dari semester I, ada gangguan dari sisi penawarannya. Rusia produksi (minyak mentah) 15 juta barel per day, jadi cukup besar dan hanya mengkonsumsi 2,5-3 juta barel per hari," terangnya.
Sementara, suplai minyak dari Rusia diblokir oleh negara barat yang berimbas pada tertahannya rantai pasok global. Setidaknya, ada 12 juta barel per hari yang tak bisa keluar dari Rusia. Maka, harga minyak dunia ikut naik dan mengganggu stabilitas global.
"Pemerintah dalam posisi sulit sebetulnya pengen naik, tapi dari aspek daya beli nanti malah memukul daya beli. Kalau BBM naik biasanya merembetnya ke lain-lain," bebernya.
Advertisement
