Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Paerai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dapat mengentaskan persoalan dasar Jakarta seperti banjir dan kemacetan.
“Persoalan dasar Jakarta adalah soal pengentasan banjir, soal kemacetan. Itu kan persoalan dasar, soal yang kita hadapi bersama sebagai warga Ibu Kota,” kata Gembong ketika dihubungi merdeka.com, Sabtu (3/8/2022).
Advertisement
Selain persoalan banjir, Gembong juga menyinggung target Anies yang akan mencetak 200 ribu pengusaha. Menurut Gembong, janji tersebut belum dieksekusi dan hanya berupa wacana.
“Soal lapangan kerja misalkan. Dulu kan dijanjikan dalam lima tahun, dia akan menciptakan wirausahawan baru sebanyak 200.000 wirausahawan. Selama ini kan hanya sebatas wacana. Karena wacana, maka kami dorong kepada pemerintahan yang nanti akan melanjutkan untuk mampu melakukan eksekusi ini,” kata Gembong.
Oleh karena itu, PDIP berharap Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan memiliki karakter eksekutor sehingga dapat mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.
“Pj harapan kami adalah sosok yang memahami persoalan Jakarta, memahami kultur Jakarta, memahami karakteristik Jakarta. Yang kedua, adalah sosok yang cepat mengambil keputusan, arakter eksekutor. Karena sekarang ini yang jadi persoalan kan soal eksekusi program, program kita sudah bagus tapi eksekusinya yang ngga ada,” tambah Gembong.
Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjutak juga mengatakan hal yang sama. Menurut Gilbert, Anies meninggalkan banyak masalah bagi Penjabat (Pj) yang akan menggantikan dirinya.
“Gubernur Anies meninggalkan (masalah) seperti banjir, sumur resapan yang menimbulkan masalah, dan berbagai hal termasuk yang terbaru soal penggantian nama jalan dan penjenaman RS juga menghadang,” kata Gilbert melalui pernyataan resminya, Senin 29 Agustus 2022.
Anies Baswedan Lengser Oktober 2022
Sebagai informasi, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 16 Oktober 2022 mendatang. Pihaknya akan mengikuti mekanisme, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Usulan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022 seperti pada Surat Edaran Kemendagri Nomor 131/2188/OTDA.
Sesuai Surat Edaran tersebut, DPRD diamanatkan untuk melaksanakan rapat paripurna guna mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna.
Pelaksanaan rapat paripurna dimaksudkan untuk penyampaian usulan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan penetapan pemberhentian. Rapat paripurna ini akan berlangsung pada 13 September mendatang.
"Kami akan melakukan proses usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Surat Edaran Kemendagri. Jadi, kami akan ikuti prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melalui keterangan resminya, Kamis 1 September 2022.
Mendagri juga telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan usulan tiga nama Pj Gubernur.
"Untuk DKI tahapnya kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, kemarin saya tandatangani, nanti dari Kemendagri akan melihat ada mungkin tiga nama, tiga nama DPRD, tiga nama Kemendagri," kata Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).
Tiga nama usulan DPRD DKI akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kepala negara akan menggelar rapat untuk menentukan siapa penjabat gubernur yang dipilih dari usulan tersebut.
Advertisement
Menerka Langkah Anies Baswedan Jaga Momentum tanpa Jabatan Gubernur DKI
Masa "menganggur" usai habis masa jabatan Gubernur DKI sampai Pemilu, Pilkada, dan Pilpres 2024, diyakini memengaruhi popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan, yang disebut-sebut berpotensi ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Dengan tidak lagi menjadi gubernur, aspek pemberitaan sangat mungkin berkurang.
Oleh karena itu, Anies perlu terus-menerus menjadi pusat perhatian dan sumber pemberitaan, dengan melakukan aktivitas politik atau kegiatan lainnya. Hal tersebut demi mengelola dan mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya.
Proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 sendiri dilakukan sekitar Juni 2023. Saat ini, elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan cukup tinggi untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Lalu, bagaimana nanti upaya Anies Baswedan untuk menjaga momentum tersebut setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI.
Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Arya Fernandes, menilai, ada jeda sekitar delapan bulan dari saat Anies Baswedan tidak lagi menjabat Gubernur DKI hingga ke proses pendaftaran capres. Menurut Arya, waktu delapan bulan itu bisa dimanfaatkan Anies untuk melakukan safari-safari politik.
"Kunjungan-kunjungan kepada masyarakat pada daerah-daerah atau provinsi-provinsi di mana menurut sejumlah hasil survei, posisi dia masih lemah dibanding kandidat lain. Misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia bagian timur," terang Arya Fernandes kepada Liputan6.com.
Sisa waktu Anies menjabat itu bisa menjadi momentum yang pas bagi Anies untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik, yang mungkin sulit dilakukan kandidat-kandidat capres dan cawapres lainnya yang masih menjadi kepala daerah atau menteri. Anies pun dapat melakukan komunikasi kepada partai politik.
Sebab, sebagai kepala daerah non-partai, Anies membutuhkan lobi-lobi politik dengan sejumlah partai politik untuk memenuhi ambang batas pencalonan yang mencapai sekitar 20 persen. Anies dan tim suksesnya juga dapat melakukan proses identifikasi pemilih, targeting pemilih, serta membangun narasi-narasi politik, terutama pada kelompok-kelompok pemilih baru.
Arya berpendapat, waktu delapan bulan bisa cukup efektif untuk Anies membangun basis politik yang loyal. Terlebih, dari sisi popularitas, mantan rektor Universitas Paramadina ini angkanya cukup tinggi, yakni di atas 80 persen.
"Namun, memang masih ada PR untuk meningkatkan keterpilihan pada daerah-daerah yang memang bukan menjadi basis politik Pak Anies, terutama di daerah kompetitor beliau, Pak Ganjar, yang cukup kuat di Jawa Tengah. Saya kira menjelang masa pendaftaran, hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan baik oleh Pak Anies," tuturnya.
Reporter: Lydia Fransisca
Sumber: Merdeka.com
