Harga BBM Naik, Pedagang Warteg Was-Was Ditinggal Pembeli

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Saking besar uangnya bisa dipakai membangun satu ibu kota.

Anggaran subsidi energi pemerintah membengkak dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah itu lebih besar dari anggaran pemerintah memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.

"Bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota satu karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita tidak ngerti angka, kita tidak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," ujar Presiden Jokowi dalam acara Rakernas PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).

Presiden Jokowi menjelaskan, harga Pertalite yang saat ini dibanderol Rp 7.650 per liter dan Pertamax Rp 12.500 per liter adalah harga yang disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya begitu besar.

Dia lalu membandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) RI yang lebih murah ketimbang negara-negara lain. Misalnya di Singapura Rp 31.682 per liter, Thailand Rp 20.878 per liter, dan Jerman Rp 31.390 per liter.

"Coba kita tengok aja yang dekat aja Singapura harga bensin sudah 31 ribu. Di Jerman harga bensin juga sudah sama 31 ribu, di Thailand sudah 20 ribu. Kita masih Rp 7650," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kalkulasi penetapan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah disampaikan kepadanya. Selanjutnya, tinggal kepala negara putuskan.

"BBM kemarin sudah saya sampaikan kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya hitung hitungannya sudah disampaikan kepada saya, tinggal ini (eksekusi-red), kita putuskan," kata Jokowi usai serahkan BLT BBM di Lampung, Sabtu (3/9/2022).

Meski begitu, Presiden Jokowi tidak mengungkap kapan keputusannya BBM naik. Ia hanya menjawab dengan ekspresi tersenyum sambil berjalan melambaikan tangan.

Rencana harga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum menemukan titik terang. Namun, pemerintah sudah menyiapkan 3 jenis bantalan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun dalam rangka pengalihan subsidi BBM. Pertama lewat Bantuan Langsung Tunai alias BLT, kedua bansos, ketiga bantuan transportasi. 

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan,BLT ke masyarakat terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai diberikan hari ini. Penyaluran BLT sebesar Rp 600 ribu itu dimulai dari kantor pos Kabupaten Jayapura.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu, dan diberikan dua kali. Rp 300 ribu, Rp 300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura," kata Jokowi di Papua, Rabu 31 Agustus 2022.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sasaran BLT subsidi BBM tersebut adalah 20,65 juta warga Indonesia. Harapannya, menurut Presiden Jokowi agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," kata Presiden Jokowi.

Selain itu pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menuturkan, sebanyak 16 juta pekerja yang bergaji Rp 3,5 juta per bulan juga mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu.

Sebelumnya, di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.

Adanya bansos ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Sesuai instruksi Presiden Jokowi, untuk memberikan bantalan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan 3 jenis tambahan bantalan sosial," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa 30 Agustus 2022. 

Berikut 3 jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 24 triliun di tengah kabar harga BBM naik:

1. Bansos 12,4 triliun untuk 20,65 juta warga Indonesia

Pertama, Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantalan sosial tambahan itu kan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM besar 12,4 Triliun Rupiah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BLT itu dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebanyak Rp 150.000 selama 4 kali. Namun, penyalurannya dilakukan selama 2 termin dan akan dikirim melalui kantor pos seluruh Indonesia.

"Jadi dalam hal ini akan membayarkan nya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," kata Ani sapaan akrabnya.

2. BLT 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja

Kedua, Presiden Jokowi memberikan 16 juta pekerja subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per-orang. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal 3,5 juta perbulan.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan," kata Sri Mulyani.

Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali.

"Sebanyak Rp600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun," kata Sri Mulyani.

3. Bantuan pemda 2,17 triliun untuk transportasi umum

Presiden Jokowi juga memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan subsidi transportasi dari angkutan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemda diminta menyisihkan 2 persen dari total DAU dan DBH-nya untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Pemda dengan menggunakan 2 persen dari DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun untuk bantu sektor transportasi dan tambahan bansos," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan total anggaran yang dialokasikan dari DAU dan DBH dari Pemda sebesar Rp 2,17 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada angkutan umum, tukang ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambah.

"DAU dan DBH di dalam rangka membantu sektor transportasi dari angkutan umum, sampai ojek dan nelayan serta untuk perlinsos tambahan," kata dia.

Atas instruksi tersebut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan aturan sebagai payung hukumnya. Sehingga Pemda wajib mengalokasi 2 persen dari DAU dan DBH untuk tambahan bantuan sosial masyarakat di sektor transportasi dalam menghadapi kenaikan harga.

"Pemda diminta untuk melindungi daya beli masyarakat dalam hal ini Mendagri akan terbitkan aturan dan Kemenkeu terbitkan Permenkeu, 2 persen dari DAU dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi transportasi," tutur Sri Mulyani.