Liputan6.com, Jakarta - Pengamat kebijakan ekonomi politik dari lembaga riset Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45), Reyhan Noor, menilai kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi dari pemerintah dinilai tepat dikarenakan faktor harga minyak dunia yang relatif tinggi.
"Kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi pertalite dan solar sudah tepat," ujar Reyhan.
Advertisement
Ia memaparkan terdapat dua alasan utama yaitu pertama, harga minyak yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan asumsi makroekonomi di APBN 2022. Walaupun tren harga minyak dunia saat ini cenderung menurun, harga tetap lebih tinggi dari yang sudah dianggarkan dalam belanja.
"Alasan kedua adalah uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi."
Reyhan berpendapat bahwa permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mengemukakan, dalam konteks menjaga kesejahteraan dalam kondisi seperti saat ini, uang subsidi BBM akan lebih baik bila disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan.
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, menurut dia, sepertinya akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM.
Sedangkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang cukup besar memiliki trade-off dari agenda transformasi struktural ekonomi. Dengan anggaran sebesar Rp650 triliun, banyak agenda kebijakan transformasi struktural ekonomi yang dapat dilakukan.
Percepat Agenda Transformasi Struktural Ekonomi
Sebagai contoh, ujar Reyhan, nilai anggaran tersebut setidaknya setara lebih dari 1.000 kali anggaran pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 sebesar Rp483 miliar.
Anggaran yang tidak sedikit tersebut setidaknya dapat membantu pemerintah mempercepat capaian agenda transformasi struktural ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, Reyhan menegaskan bahwa sebetulnya peningkatan harga BBM subsidi dapat memberikan pemerintah kemampuan untuk mengalokasikan anggaran ke agenda-agenda lain yang lebih bermanfaat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Advertisement
