Liputan6.com, Jakarta - Penjual bensin eceran atau sering disebut pertamini masih beterbaran di sudut sudut kampung atau di gang-gang perkotaan. Bisnis bensin eceran masih menjamur karena memang permintaan masih besar.
Sebenarnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dilarang untuk melayani penjualan dengan jeriken bagi para pengusaha pertamini ini. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa SPBU yang mau melayani.
Advertisement
Memang, ada beberapa syarat agar pembelian BBM menggunakan jeriken tetap dilayani. Salah satunya dengan membayar semacam uang admin. Hal tersebut diungkap oleh Arifin (28) berdagang bensin eceran.
Uang admin ini semacam upeti yang diberikan kepada petugas SPBU agar dilayani setiap Arifin membeli BBM. "Tiap SPBU beda-beda nilainya, ada yang matok tiap kita isi (bayar uang admin) R p3.000, ada yang seikhlasnya. Intinya kita bayar saja," ungkap Arifin saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (5/9/2022).
Seperti ada sinyal, petugas SPBU bisa mengetahui pembeli yang mengisi BBM untuk dijual kembali. Menurut Arifin, yang sudah satu tahunan berdagang bensin eceran, hubungan pedagang eceran dengan petugas SPBU memang seperti simbiosis mutualisme.
"Karena dilarang membeli pakai jeriken, ya kita bolak-balik pakai Thunder, isi di tanki. Mereka juga tahu kita pedagang eceran, ya sudah kita bayar sesuai harga per liter ditambah biaya admin," cerita Arifin.
Meski harus membayar uang admin ke SPBU, Arifin mengungkapkan biaya tersebut tidak akan dia bebankan ke pembeli. Sebab, mengambil keuntungan tak berlebih saja bagi Arifin sudah cukup.
Sejak harga BBM diumumkan naik pada Sabtu 3 September 2022 siang, Arifin baru menerapkan harga baru pada Minggu 4 september 2022 pagi. Sebab, stok yang tersedia saat itu, masih pada pembelian harga lama.
Usai kenaikan harga BBM, Arifin menjual Pertalite dihargai Rp 12.000 per liter, sedangkan pertamax Rp 16.000 per liter. "Yang penting ramai, lancar, enggak usah kejar untung terlalu besar," imbuhnya.
Sementara Tari (32) juga menyampaikan ada uang sukarela yang diberikan saat sang suami, membeli BBM dari SPBU. Tari sudah berdagang bensin eceran sekitar 1 tahun lebih. Bagi Tari, praktik uang admin setiap kali mengisi BBM merupakan hal lumrah.
"Ya biasanya Rp 3.000-Rp 5.000, biar sama-sama enak saja, karena kan kadang suka dibatasi pembeliannya," ungkapnya.
Harga BBM Naik, Subsidi Energi di APBN Tetap Jebol
Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Namun kenaikan harga BBM tersebut tidak serta merta kompensasi dan subsidi energi pemerintah yang mencapai Rp 502,4 triliun itu sudah cukup.
Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap bengkak menjadi Rp 648 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dari hitungan pemerintah jika harga BBM tidak dinaikkan, yakni Rp 698 triliun.
"Degan kenaikan kemarin, kita perkirakan (subsidi energi) tidak jadi Rp 698 triliun tapi di sekitar Rp 648 triliun sampai Rp 650 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam talkshow bertajuk Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Suahasil mengatakan subsidi pemerintah untuk energi masih sangat besar meskipun pemerintah sudah menaikkan harga BBM. Jika konsumsi masyarakat sampai akhir tahun trennya sama, maka APBN harus menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp 147,6 triliun.
Angka ini merupakan tambahan yang harus dialokasikan pemerintah untuk menutupi biaya kompensasi dan subsidi BBM sampai akhir tahun.
"Efeknya ini 4 bulan ke depan sampai Desember. Kita lihat saja sampai akhir tahun, APBN harus alokasikan Rp 650 triliun agar harganya bisa stabil di tingkat masyarakat," kata dia.
Advertisement
Konsumsi Masyarakat Tetap Tinggi
Suahasil memperkirakan konsumsi masyarakat terhadap energi sampai akhir tahun akan tetap tinggi. Penggunaan Pertalite diperkirakan akan tembus 29 juta kiloliter (KL) dari yang sebelumnya hanya 23 juta KL. Konsumsi Solar menjadi 17,4 juta KL dari semula 15 juta KL.
Pemerintah pun akan berkomunikasi dengan DPR untuk menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi. Sebab, bila anggaran ini tidak ditambah tahun ini, maka sisa kompensasi dan subsidi yang dikeluarkan tahun ini akan menjadi utang pemerintah kepada Pertamina.
"Untuk antisipasi ini kami akan komunikasikan dengan DPR," kata dia.
Diskusi dengan DPR
Penambahan anggaran kuota ini akan menjadi diskusi internal pemerintah dan DPR. Namun dia memastikan ketersediaan BBM di tingkat masyarakat akan tetap terjamin karena sudah menugaskan Pertamina sebagai BUMN-nya.
"Penambahan kuota ini hanya didalam diskusi kita saja, tapi masyarakat ini bisa beli di semua SPBU dan terjamin ketersediaannya. Pertalite dan Solar ini akan tetap tersedia, makanya masyarakat tidak usah khawatir," pungkasnya.
Advertisement
