Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi untuk BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar, tetapi juga harga BBM nonsubsidi yaitu Pertamax.
Sejak 3 September 2022, harga BBM Pertalite naik dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga BBM Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Advertisement
Meski terjadi kenaikan, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebut, harga BBM subsidi di Indonesia masih cukup murah dibandingkan negara tetangga di ASEAN lainnya.
"Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN misalnya, Malaysia, memang masih lebih murah, karena mereka memberikan subsidi yang besar juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan (negara) tetangga kita lainnya yaitu Vietnam, harga BBM di sana paling murah Rp 14.000, dan di Thailand juga mulai Rp 15.000," kata Mamit kepada Liputan6.com, Senin (5/9/2022).
Jadi sebenarnya kita masih jauh lebih murah dengan harga saat ini meskipun sudah di angka Rp 10 ribu. Karena ada subsidi yang ditanggung pemerintah," lanjutnya.
Kenaikan harga BBM subsidi memang sudah harus dilakukan. Hal itu dikarenakan BBM subsidi tidak tepat sasaran, di mana 80 persen penggunanya adalah masyarakat mampu.
"Sedangkan kalau kita mengacu pada UUD energi, disampaikan bahwa BBM subsidi itu seharusnya diakses masyarakat miskin atau kurang mampu, dengan demikian karena tidak tepat sasaran, maka harus dilakukan perubahan atau penyesuaian," jelas Mamit.
"Kedua, subsidi dan beban kompensasi yang ditanggung Pemerintah saat ini jumlahnya juga sangat besar sekali. Subsidi dan kompensasi energi tahun ini bisa mencapai di angka Rp 502,4 triliun di mana itu sudah memberatkan keuangan negara. Menurut saya, dengan jumlah yang begitu besar, jumlah ini menjadi mubazir," tambahnya.
Menurut Mamit, karena subsidi yang tak tepat sasaran, Pemerintah kedepannya bisa menggunakan dana bantuan untuk hal produktif lainnya, misalnya peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, atau kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga, juga bisa untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, hingga nelayan dan petani.
"Saya kira sejauh ini, pemberlakukan harga BBM kita sudah cukup bagus. Hanya pola subsidinya yang perlu diubah, dari berbasis barang menjadi berbasis orang," ujarnya.
Harga BBM Naik, Pemerintah Masih Butuh Rp 147,6 T untuk Subsidi Energi 2022
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan pemerintah harus menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi tahun ini sekitar Rp 150 triliun.
Sebab alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 502,4 triliun masih kurang untuk menahan gejolak harga minyak dunia.
"Saat ini dalam anggaran itu Rp 502,4 triliun, tahun ini bisa tambah berapa lagi yang perlu dikomunikasikan (bersama DPR)," kata Suahasil dalam talkshow bertajuk Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jakarta, Senin (5/9).
Suahasil menjelaskan, meskipun pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun anggaran untuk kompensasi dan subsidi akan lebih dari yang telah dialokasikan. Dalam perhitungan pemerintah, setelah dilakukan penyesuaian harga, diperkirakan subsidi energi tetap jebol hingga Rp 650 triliun.
Semula pemerintah mengalokasikan Rp 698 triliun dari APBN tahun ini. Namun dengan adanya kenaikan harga BBM, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 648 triliun sampai Rp 650 triliun.
Artinya, pemerintah harus menambah anggaran sebesar Rp 147,6 triliun agar tidak menjadi beban utang di tahun depan. Makanya, kekurangan anggaran tersebut harus dibahas bersama DPR untuk dimintakan tambahannya. Sebab jika tidak dilakukan penambahan anggaran, maka sisa yang harus dibayar ke Pertamina akan menjadi utang.
"Kita sedang diskusi dengan DPR, ini timing yang pas buat lanjutkan pembahasan APBN tahun depan dan implikasinya ke APBN 2023," kata dia.
Advertisement
Harga BBM Naik, OJK Yakin Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tetap Tembus 5 Persen
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar tetap menaruh keyakinan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2022 tetap tembus di atas 5 persen. Meskipun, pemerintah telah memutuskan harga BBM naik per 3 September 2022 silam.
Mahendra mengatakan, implimasi dari kenaikan harga BBM terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi tentu akan terus dipantau oleh pihak otoritas dalam beberapa waktu ke depan.
"Namun dari beberapa skenario dan perkiraan yang dihitung, seluruhnya tetap gambarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dari perekonomian Indonesia tetap kuat di atas 5 persen. Seluruh skenario yang ditetapkan tetap menunjukan pertumbuhan ekonomi kuat di atas 5 persen untuk seluruh 2022," bebernya dalam konferensi pers di Gedung Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Menurut dia, kebijakan penyesuaian harga BBM ini merupakan bentuk jawaban dari pemerintah dalam menghadapi kondisi defisit fiskal yang semakin membengkak. Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun, salah satunya akibat fluktuasi harga minyak dunia.
"Pada saat kondisi ketidakpastian global berlanjut, maka apabila tidak direspon sesuai ketentuan akan membuat risiko yang dapat mempengaruni kepercayaan terhadap kondisi ekonomi maupun pengelolaan fiskal yang berkelanjutan," bebernya.
Kenaikan harga BBM pada 3 September lalu pun disebutnya memberikan kejelasan mengenai posisi dan kebijakan pemerintah ke depan. Menurutnya, itu dapat memberikan sinyal kuat bagaimana langkah-langkah ke depan menghadapi berbagai risiko.
"Ini memberikan sinyal yang sangat jelas dan jaga confidence, bahwa pemerintah mengambil kebijakan berat, tapi harus dilaksanakan," tegas Mahendra.
