Demo Buruh Kepung DPR Hari Ini, Tuntut Harga BBM Turun

Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa, 6 September 2022 di sentra-sentra industri dan juga sejumlah kota besar.

oleh Tira Santia diperbarui 06 Sep 2022, 11:00 WIB
Massa buruh menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Buruh kembali menggelar aksi lanjutan menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Buruh dan sejumlah organisasi Serikat Buruh hari ini akan menggelar demo buruh menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah pada Sabtu 3 September 2022.

Di mana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demo BBM pada Selasa, 6 September 2022 di sentra-sentra industri dan juga sejumlah kota besar.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," kata Said Iqbal seperti dikutip Senin (6/9/2022).

Tujuan dilakukan demo hari ini adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM

Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 hingga 5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan.

 


Alasan Minta Harga BBM Turun

Mahasiswa membakar ban bekas saat aksi unjuk rasa atau demo BBM naik di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (5/9/2022). Mereka datang membawa atribut bendera organisasi hingga spanduk tuntutan menolak kenaikan BBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di sisi lain, terdapat beberapa alasan mengapa para butuh menolak kenaikan harga BBM.

Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal.

Tak hanya itu saja, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Alasan kedua, buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

 


BSU Cuma Gula-Gula

Pekerja melakukan perawatan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (30/11/2020). BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 6 ini sebagai lanjutan dari sisa pekerja yang belum menerima bantuan pada termin 2 tahap 5. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Serikat buruh menilai adanya bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, itu hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

 


Picu PHK

Dalam kerumunan massa terlihat asap hitam bekas ban terbakar saat aksi unjuk rasa atau demo BBM naik di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (5/9/2022). Kenaikan harga BBM ini kemudian memicu reaksi publik secara luas. Mahasiswa kemudian berdemo dan dijadwalkan massa buruh juga akan turun ke jalan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

pihak buruh juga mengkhawatirkan, dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat.

Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK. Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022, di Jakarta.

"Aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian," pungkasnya.

Infografis Naik Turun Harga BBM Subsidi Era Jokowi (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya