Liputan6.com, Jakarta - Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Aqil memastikan pihaknya akan menggeruduk gedung MPRD/DPR RI pada siang ini Selasa (6/9) pukul 10.00 WIB. Adapun aksi tersebut akan dilakukan serempak di 34 Provinsi.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9).
Advertisement
Said Aqil mengklaim, pihaknya akan membawa ribuan orang dari berbagai elemen buruh yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Pihaknya juga mendesak kepada pihak pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut.
"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tandas Ketua Partai Buruh.
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.
Adapun terdapat tiga tuntutan yang akan disampaikan besok yaitu tolak kenaikan harga BBM, Tolak omnibus law UU Cipta Kerja dan naikkan UMK 2023 sebesar 10%-13%.
Harga BBM Naik
Sebelumnya, Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini, Sabtu (3/9). Pengumuman kenaikan harga BBM langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet.
Harga BBM yang berubah mulai dari solar, pertalite, hingga pertamax. Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.00 per liter. Solar subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Serta Pertamax non subsidi dari 12.500 perliter menjadi 14.500 per liter.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sejatinya ingin harga BBM tidak naik. Tapi anggaran subsidi energi yang terus melonjak membuat pemerintah tak sanggup lagi membendung kenaikan harga minyak dunia.
Advertisement
Berupaya Sekuat Tenaga
"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat konferensi kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).
Namun, masalahnya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502 triliun. Angka itu akan meningkat terus alhasil pemerintah memutuskan untuk menaikan harga.
Sumber: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com
